MRT Jakarta Ingin Akuisisi KCI, Serikat Pekerja Ingatkan 4 Hal Ini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menonton terbakarnya kereta dan truk tangki BBM di lintasan KRL Ulujami, Bintaro, Jakarta (9/12). TEMPO/Ifa Nahdi

    Warga menonton terbakarnya kereta dan truk tangki BBM di lintasan KRL Ulujami, Bintaro, Jakarta (9/12). TEMPO/Ifa Nahdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) meminta pemerintah pusat menolak rencana PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta mengakuisisi 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Ketua Umum SPKA Edi Suryanto berujar, pihaknya mendukung integrasi transportasi, tapi tidak dengan mengakuisisi.

    "Sikap SPKA tegas, integrasi yes, akuisisi no," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Januari 2021.

    Sebelumnya, PT MRT Jakarta akan mengakuisisi 51 persen saham PT KCI demi pengembangan sistem integrasi transportasi di Jabodetabek. PT MRT bakal memanfaatkan dana pinjaman dari PT SMI Rp 1,7 triliun untuk akuisisi. Kucuran dana ini merupakan duit pinjaman pemulihan ekonomi nasional.

    Baca juga: Hari Pertama PPKM, Penumpang KRL Commuter Jabodetabek Turun 13 Persen

    Edi memaparkan empat poin yang perlu dipertimbangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai perusahaan induk PT KCI. Pertama, akuisisi tak dibutuhkan mengingat PT KAI lebih berpengalaman dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel. PT KAI juga memiliki lintas rel yang lebih panjang dan kompleks.

    Kedua, PT KAI telah mengucurkan biaya besar untuk pembebasan dan penertiban di wilayah operasional PT KCI, pembangunan, dan penataan kawasan. Ketiga, citra kereta komuter sudah baik.

    PT KCI, jelas Edi, sudah membangun layanan perkeretaapian kota yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu.

    Keempat soal menghormati tiga pekerja PT KAI yang tewas dalam tabrakan kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek dengan truk di perlintasan Pondok Betung, Bintaro pada akhir 2013. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi kereta Bintaro II.

    "Pengorbanan tiga syuhada pekerja KAI agar tidak sia-sia demi nama baik dan bukti kecintaan pada perusahaan dan pelanggan mereka sampai rela mengorbankan nyawanya pada saat bertugas," kata dia.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.