Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinas Sosial DKI: Penerimaan Bantuan Sosial Tunai Dapat Diwakilkan dengan Syarat

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan warga yang sedang sakit tak perlu memaksakan hadir ke lokasi pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mulai didistribusikan hari ini, Rabu, 13 Januari 2021. Mereka dapat menggunakan surat kuasa kepada ahli waris maupun kerabat dekat.

“Mereka bisa juga hadir saat kondisi sudah sehat pada jadwal undangan berikutnya dari Bank DKI," kata Irmansyah dalam keterangan tertulisnya pagi ini. Ia meminta agar tidak memaksakan hadir karena akan dijadwal ulang oleh Bank DKI.

Pendistribusian BST menggunakan 814 titik sekolah yang tersebar di 6 wilayah kota atau kabupaten. 160 titik di antaranya digunakan setiap hari untuk penyaluran.

Jakarta Timur menjadi kota yang pertama mendistribusikan BST kepada penerima. Warga yang sudah didata sebelumnya akan menerima bantuan dana tunai Rp 300 ribu per kepala keluarga selama empat bulan, mulai Januari-April 2021.

Penerima BST yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasa yang ada dalam satu Kartu Keluarga (KK). Perwakilan harus membawa surat kuasa dari penerima BST, surat kuasa dari pemberi kuasa, serta KTP dan kartu keluarga asli maupun salinan dari kedua pihak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerima BST juga dapat diwakili oleh kerabat di luar nama yang tercantum dalam kartu keluarga, dengan syarat menyertakan surat pengantar dari Dinas Sosial melalui Satpel Sosial Kecamatan serta KTP dan kartu keluarga asli maupun salinan dari pemberi dan penerima kuasa.

Pemberian BST di DKI Jakarta ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi. Dari APBN Kementerian Sosial RI sebanyak 750 ribu keluarga, yang pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia dan APBD Pemerintah DKI sebanyak 1.055.216 keluarga dan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank DKI dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM.

Irmansyah memastikan proses penyaluran BST mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Terdapat 10 orang petugas Pemerintah DKI Jakarta yang bertugas mengatur kerumunan di dalam dan luar lokasi pendistribusian, mengatur penerima di ruang tunggu dan distribusi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kata dia, terdapat pula 5 petugas Bank DKI yang turun memantau ketertiban umum atau kebersihan di lokasi pendistribusian.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

23 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

2 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

2 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Polisi Tangkap 6 Remaja Diduga Bakal Tawuran di Jatinegara Bawa Celurit dan Botol Air Keras

3 hari lalu

Tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan sekelompok remaja yang diduga akan tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur, Ahad dini hari, 24 Maret 2024.  Dok. Polres Metro Jakarta Timur.
Polisi Tangkap 6 Remaja Diduga Bakal Tawuran di Jatinegara Bawa Celurit dan Botol Air Keras

Polisi menangkap keenam pemuda bersenjata tajam yang diduga hendak tawuran itu ketika berpatroli di wilayah Jalan Cipinang Lontar, Jatinegara,


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Polres Jakarta Timur Gelar Operasi Cipta Kondisi Antisipasi Tawuran dan Balap Liar Usai Tarawih

11 hari lalu

Ilustrasi balap liar. Antaranews.com
Polres Jakarta Timur Gelar Operasi Cipta Kondisi Antisipasi Tawuran dan Balap Liar Usai Tarawih

Polres Metro Jakarta Timur menggelar Operasi Cipta mencegah tawuran dan balap liar selama Ramadan.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

14 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

14 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Hari Pertama Ramadan, Polsek Pulogadung Pantau Harga Bahan Pokok ke Pasar Tradisional

16 hari lalu

Pedagang mensortir barang dagangannya di Pasar Cengkareng, Jakarta, 28 Oktober 2023. TEMPO/Fajar Januarta
Hari Pertama Ramadan, Polsek Pulogadung Pantau Harga Bahan Pokok ke Pasar Tradisional

Pemantauan harga bahan pokok dilakukan untuk menghindari terjadinya permainan atau manipulasi harga oleh pedagang.


Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

16 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Agenda: Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga serta Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin, 4 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

PSI menyatakan konsisten menolak kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.