DPRD Minta Pemerintah DKi Fokus Tegakkan Perda Covid-19

Reporter

Kata "COVID-19" tercermin dalam setetes jarum suntik dalam ilustrasi yang diambil pada 9 November 2020. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta pemerintah berfokus pada penegakan peraturan gubernur dan peraturan daerah atau Perda Covid-19. "Regulasi kan sudah ada. Harusnya diefektifkan penegakannya agar penanggulangan pandemi bisa maksimal," kata politikus Demokrat saat dihubungi, Sabtu, 16 Januari 2021.

Menurut dia, Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 cukup menjadi regulasi yang digunakan selama pandemi. Perda itu pun menjadi prioritas untuk diselesaikan pembahasannya. "Buat apa kami membuat dan menyetujui perda itu di tengah pandemi, kalau tidak diterapkan dengan baik?"

Ia berharap masyarakat juga bisa lebih patuh terhadap penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Sebab sebaik apapun regulasi yang dibuat tidak bakal berhasil jika tidak ada dukungan dari masyarakat.

Baca:  Wagub DKI Ingatkan Sanksi Rp 5 Juta Bagi Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Menurut dia, virus Covid-19 yang sudah hampir setahun mewabah di Jakarta harus menjadi perhatian serius. Angka orang yang tertular dan meninggal karena virus ini semakin banyak.

"Jangan main-main dengan Covid-19. Kalau sudah kena bukan saja merugikan diri sendiri, tapi juga orang di sekitar," ujarnya.

Tak hanya mengingatkan Pemerintah DKI menegakkan Perda Covid-19, Mujiyono juga berharap agar publik figur terus membantu mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai, publik figur menjadi contoh yang tidak baik. "Hal ini terjadi seperti kasus Raffi Ahmad yang menjadi publik figur. Mereka harusnya memberikan contoh yang baik."







APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

3 jam lalu

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan terus menjaga kemitraan dengan DPRD setelah APBD DKI sebesar Rp 83,78 disahkan menjadi perda.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

11 jam lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

13 jam lalu

Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

PSI DPRD DKI Jakarta menyetujui peningkatan dana operasional tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

13 jam lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Australia Kembalikan Denda yang Dijatuhkan pada Pelanggar Protokol Covid

14 jam lalu

Australia Kembalikan Denda yang Dijatuhkan pada Pelanggar Protokol Covid

Pemerintah New South Wales, Australia, akan mengembalikan puluhan ribu denda terkait pandemi Covid-19, karena tidak sah secara hukum


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

14 jam lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

1 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

1 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

2 hari lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.