UPC Minta Anies Buka Data Nama Penerima Bansos Tunai di DKI, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Lanjut usia (Lansia) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Warga Lanjut usia (Lansia) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Januari 2021. Pemerintah melalui APBN 2021 menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data penerima bantuan sosial tunai ke publik.

    "Paling tidak di setiap RT nama warga yang menerima bisa ditempel. Jadi semua orang tahu siapa saja yang menerima," kata Gugun saat dihubungi, Sabtu, 16 Januari 2021.

    Menurut dia, transparansi dalam proses pendistribusian bansos tunai diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan ini. Selain itu, transparansi nama yang mendapatkan juga bertujuan untuk menyaring penerima yang lebih berhak.

    "Kalau ada yang tidak berhak menerima kan bisa dialihkan ke yang lebih berhak," ujarnya. "Dengan membuka data, ketua RT atau ketua lingkungan jadi tidak dikejar-kejar warga."

    Gugun mendukung langkah pemerintah mengubah bansos sembako menjadi uang tunai. Menurut dia, pemberian uang tunai bisa mengurangi celah korupsi seperti pemberian bansos Covid-19 sembako yang sudah terungkap.

    Baca juga: Anies Baswedan Pilih 3 Unsur Ketimbang Influencer Saat Rilis Vaksinasi Covid-19

    Selain itu, pemberian bansos sembako dinilai kurang baik karena banyak beras yang diterima telah berkutu karena tersimpan lama. "Dan akhirnya beras kutuan itu juga lebih banyak dijual daripada dikonsumsi sendiri."

    Lebih lanjut Gugun mengatakan di wilayahnya di Jakarta Utara warga belum menerima bansos tunai yang diberikan pemerintah DKI melalui Bank DKI. Bansos tunai baru diberikan dari Kementerian Sosial kepada sebagian warga. "Bansos dari Kemensos sudah ada yang mendapatkan. Kalau yang dari DKI belum ada yang terima dan sudah banyak yang mempertanyakan."

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.