Demo UU Cipta Kerja di MK, KSPI Sebut Peserta Aksi Lakukan Rapid Test Antigen

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah peserta aksi demonstrasi buruh di Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin, 18 Januari 2021, hanya 30 orang. Menurut Said, hal itu dilakukan agar peserta demonstrasi yang akan berlangsung pukul 10.00-12.00 WIB nanti dapat tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Jumlah peserta aksi 30 orang saja dengan physical distancing yang ketat, harus dites rapid antigen di lokasi aksi, pakai masker, bawa hand sanitizer, peserta aksi disemprot disinfektan, dan waktu aksi hanya 2 jam,” ujar Said saat Tempo hubungi lewat pesan pendek pagi ini.

Baca juga: Gelar Demo UU Cipta Kerja di MK, KSPI Pastikan Patuhi Protokol Kesehatan

Para buruh yang akan berkumpul terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha hendak menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan UMSK 2021.

Said mengatakan hak konstitusional buruh tetap jalan untuk dapat menyampaikan suaranya. “Buruh di seluruh pabrik sudah terbiasa dirapid test karena setiap hari kerja masuk 8 jam per hari seperti biasanya,” kata Said.

Selain itu, dalam surat undangannya, Said menginstruksikan seluruh anggota dan pimpinan KSPI, afiliasi federasi KSPI, FSPMI, serta seluruh buruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi hari ini secara virtual. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan memviralkan aksi demonstrasi hari ini lewat media sosial.






Bersiap Libur Akhir Tahun? Jangan Lupa Vaksin Booster dan Protokol Kesehatan

1 hari lalu

Bersiap Libur Akhir Tahun? Jangan Lupa Vaksin Booster dan Protokol Kesehatan

Pemerintah telah memperkirakan potensi mobilitas masyarakat menjelang libur akhir tahun akan mencapai 22,4 persen dari total populasi nasional.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

2 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

3 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

4 hari lalu

Tuntut Kenaikan UMP DKI 10,55 Persen, KSPI Apresiasi Usulan Kadin dan Kecam Apindo

KPSI mengatakan terdapat tiga usulan berbeda terkait angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.


Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

4 hari lalu

Tolak UMP DKI 2023, Partai Buruh Akan Gelar Aksi Besar di Seluruh Indonesia

Partai Buruh meminta kenaikan UMP DKI 10,55 persen berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.


Aturan Kenaikan Upah Minimum Diteken, Buruh: Pasal Maksimal 10 Persen Membingungkan

7 hari lalu

Aturan Kenaikan Upah Minimum Diteken, Buruh: Pasal Maksimal 10 Persen Membingungkan

Upah minimum di dalam konvensi ILO No 133 atau UU No 13 Tahun 2003 adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.


Menkes Budi Gunadi Sadikin Prediksi Positivity Rate Covid-19 Akan Terus Naik Sampai Akhir Bulan

9 hari lalu

Menkes Budi Gunadi Sadikin Prediksi Positivity Rate Covid-19 Akan Terus Naik Sampai Akhir Bulan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperdiksi positivivity rate Covid-19 akan terus naik sampai akhir bulan ini.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

10 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

11 hari lalu

Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP/UMK tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.


Bos Kadin Setuju UMP 2023 Perlu Dinaikkan, Tapi Jangan Membebani Pengusaha

11 hari lalu

Bos Kadin Setuju UMP 2023 Perlu Dinaikkan, Tapi Jangan Membebani Pengusaha

Ketua Kadin sepakat bahwa UMP perlu dinaikkan pada tahun depan untuk menjaga data beli masyarakat-terutama dari kalangan pekerja atau buruh.