KSPI Siapkan Demo Besar-Besaran Saat Putusan MK Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh yang tergabung organisasi KSPI melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Massa tetap melanjutkan aksinya meski diguyur hujan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana demo besar-besaran saat pembacaan putusan judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka akan berdemonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI Kahar Cahyono mengutarakan rencana tersebut dalam demonstrasi di Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat, pada hari ini.

“Saat putusan dibacakan nanti kami sudah siapkan demo besar-besaran. Tidak hanya perwakilan seperti saat ini,” kata Kahar di dekat Monas, Senin, 18 Januari 2021. Kahar menyebut ribuan buruh akan turun dalam demo menolak Omnibus Law itu.

Kahar memprediksi pembacaan putusan gugatan judicial review akan berlangsung sekitar 1-2 bulan ke depan. Agenda sidang judicial review UU Cipta Kerja hari ini adalah mendengar pandangan dari DPR dan Presiden terkait UU tersebut.

Pada demo hari ini, tak lebih dari 50 orang buruh yang hadir karena jumlah demonstran memang dibatasi sesuai protokol kesehatan. Tampak juga para buruh berdiri dengan memberi jarak sekitar 2 meter di antara mereka.

Di atas mobil komando, sejumlah pimpinan buruh silih berganti menyampaikan orasi. Isinya sama: meminta MK menolak UU Cipta Kerja yang mereka anggap lebih banyak merugikan kaum buruh.

Demo buruh ini berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 12.00.

Baca juga: KSPI Janji Akan Gelar Demonstrasi Tiap Sidang Judicial Review UU Cipta Kerja

Selain di Jakarta, demo menolak Omnibus Law juga digelar serikat buruh di sejumlah daerah lainnya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Batam, Medan, dan Aceh. Mereka juga menggelar demo virtual lewat media sosial masing-masing serikat buruh. "Demo ini sebagai bentuk sikap perlawanan dari KSPI untuk menegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah UU yang tidak dikehendaki oleh kaum buruh,” kata Kahar.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

3 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

3 jam lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

11 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

20 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

1 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

2 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

3 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.