Pemprov DKI Hapus Sanksi Progresif di Pergub Covid-19 yang Baru, Ini Rinciannya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Polri mencatat hingga 22 September 2019, tim gabungan operasi yustisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda mencapai Rp1,055 miliar. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta -Pemprov DKI Jakarta menghapus ketentuan sanksi progresif pelanggaran protokol kesehatan untuk individu maupun badan usaha dalam peraturan gubernur atau Pergub yang baru.

Sanksi progresif tersebut sudah tidak ada di Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 disingkat Perda Covid-19.

Saksi pelanggaran protokol kesehatan untuk individu dalam menggunakan masker misalnya. Pada Pergub 79 tahun 2020, setiap orang yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi Rp 250 ribu dan berlaku kelipatan jika pelanggaran berulang.

Pergub 79 diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020. Dalam Pasal 5 Pergub sanksi progresif menyatakan setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 250 ribu.

Baca juga : Wagub DKI: Pemprov Minta Pusat Tingkatkan Fasilitas Kesehatan di Bodebek

Sanksi progresif pelanggaran protokol masker tertuang di Pasal 6. "Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif," demikian isi Pergub 79.

Pelanggaran berulang satu kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 500 ribu, dan seterusnya ketika pelanggaran berulang.

Poin sanksi progresif bagi pelanggaran penggunaan masker tersebut telah hilang dalam Pergub nomor 3 tahun 2021. Pasal 6 Pergub 3/2021 hanya mengatur dendam Rp 250 ribu dan sanksi sosial, tanpa memberlakukan sanksi kelipatan.

Begitu juga pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan badan usaha dalam Pergub 3/2021 telah dihapuskan sanksi progresif. Badan usaha yang melanggar diancam denda Rp 50 juta hingga penutupan jika pelanggaran berulang.

Pada Pergub sebelumnya, yakni Pergub 101/2020 badan usaha yang melanggar secara berulang diancam sanksi progresif kelipatan Rp 50 juta. Badan usaha yang tidak membayar diancam pencabutan izin usaha.

IMAM HAMDI






Jakarta Innovation Days Digelar di Balai Kota, Pameran Inovasi Kebijakan Pemprov DKI

7 hari lalu

Jakarta Innovation Days Digelar di Balai Kota, Pameran Inovasi Kebijakan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka Jakarta Innovation Days di Balai Kota. Memamerkan sejumlah inovasi kebijakan di DKI.


Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

10 hari lalu

Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

Dinas Parekraf DKI Jakarta ikut ajang Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia 2022 di Thailand untuk mempromosikan industri MICE


Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

11 hari lalu

Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

Keberadaan taman literasi yang terintegrasi dengan moda transportasi memudahkan pengunjung mendatanginya. Banyak anak sekolah dan pekerja yang memanfaatkan tempat ini untuk menambah wawasan.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

13 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

13 hari lalu

Anies Bikin Pergub, DKI Bisa Perluas Daratan Pulau di Karang Mati atau Pulau Pasir di Kepulauan Seribu

Regulasi soal tata ruang Jakarta mengatur tentang pemanfaatan ruang di Kepulauan Seribu. Hal ini tertuang dalam Pergub yang dibuat Anies Baswedan.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

18 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

18 hari lalu

Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

Pemprov DKI Jakarta menghadirkan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah (pemutihan pajak), termasuk untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

19 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

20 hari lalu

Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

Anies Baswedan tetap bisa menentukan kebijakan strategis hingga berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober. Tak ada Pilkada di tahun 2022.


Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

21 hari lalu

Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membuka 20.000 lowongan kerja atau job fair di Jakarta hingga 21 September 2022.