DPRD DKI Kritik Anies Hapus Sanksi Progresif di Pergub Baru: Jangan Dikendurkan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas mengimbau pedagang untuk tidak melayani makan di tempat saat Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat, 18 September 2020. Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka meredam penyebaran COVID-19. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyesalkan penghapusan kebijakan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Dalam kondisi seperti ini sanksi harus lebih tegas, bukan malah dikendurkan," kata Mujiyono saat dihubungi, Kamis, 21 Januari 2021.

Menurut politikus Demokrat itu, Gubernur DKI Anies Baswedan semestinya bisa memasukkan sanksi progresif di Pergub nomor 3 tahun 2021 yang menjadi turunan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Perda Covid-19 DKI itu, kata dia, hanya memberikan aturan umum. Sedangkan aturan teknisnya dituangkan dalam Pergub. "Pergub mengacu perda memang benar. Tapi pergub kan mengatur teknisnya. Jadi tetap bisa dimasukkan aturan sanksi progresif itu."

Saat wabah masih terus meningkat, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat pengawasan dan memperberat hukuman. Jika pelanggaran diberikan hukuman yang ringan maka akan terus berulang.

Baca juga : Anies Pilih 3 Unsur Ketimbang Undang Influencer saat Rilis Vaksinasi Covid-19

"Kalau untuk badan usaha tidak diberi sanksi progresif mungkin itu karena untuk konvensasi ke dunia usaha. Saya tidak setuju kalau sanksi justru makin kendur dalam kondisi saat ini," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta telah menghapus ketentuan sanksi progresif pelanggaran protokol kesehatan untuk individu maupun badan usaha dalam peraturan gubernur yang baru. Sanksi progresif tersebut sudah tidak ada di Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Saksi pelanggaran protokol untuk individu dalam menggunakan masker misalnya. Pada Pergub 79 tahun 2020, setiap orang yang tidak menggunakan masker diberikan sanksi Rp 250 ribu dan berlaku kelipatan jika pelanggaran berulang.

Pergub 79 diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020. Dalam Pasal 5 Pergub sanksi progresif menyatakan setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 250 ribu.

Sanksi progresif pelanggaran protokol masker tertuang di Pasal 6. "Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif," demikian isi Pergub 79.

Pelanggaran berulang satu kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 500 ribu, dan seterusnya ketika pelanggaran berulang.

DPRD DKI mengkritik karena poin sanksi progresif bagi pelanggaran penggunaan masker tersebut telah hilang dalam Pergub nomor 3 tahun 2021. Pasal 6 Pergub 3/2021 hanya mengatur dendam Rp 250 ribu dan sanksi sosial, tanpa memberlakukan sanksi kelipatan.

IMAM HAMDI






Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

1 jam lalu

Jokowi Tolak Tanggapi NasDem Usung Anies Jadi Capres 2024

Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem menjadi capres untuk perhelatan Pilpres 2024. Diumumkan Surya Paloh.


Kata Anies Baswedan soal Cawapres: Akan Diberikan yang Terbaik Jalannya

3 jam lalu

Kata Anies Baswedan soal Cawapres: Akan Diberikan yang Terbaik Jalannya

Partai NasDem mempersilakan Anies Baswedan memilih sendiri bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

4 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

7 jam lalu

Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diumumkan oleh Partai NasDem sebagai Capres 2024


Relawan Anies Usulkan Tim Pencari Fakta Independen Usut Tragedi Kanjuruhan

10 jam lalu

Relawan Anies Usulkan Tim Pencari Fakta Independen Usut Tragedi Kanjuruhan

Relawan Anies Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pembentukan tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

10 jam lalu

Kasus Formula E, Relawan Anies Minta KPK Tidak Jadi Alat Politik

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta KPK tidak menjadi alat politik menjelang Pemilu 2024.


Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

11 jam lalu

Partai NasDem Umumkan Anies Baswedan Capres Hari Ini

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bakal mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung partainya hari ini, Senin, 3 Oktober 2022.


Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

13 jam lalu

Belum Diusung Parpol, Anies Dideklarasikan Sebagai Capres oleh Majelis Warga

Majelis Warga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pilihan rakyat pada Minggu 2 Oktober 2022. Deklarasi ini diikuti oleh 57 perwakilan


Anies Baswedan Hemat Bicara Soal Nasdem Deklarasi Capres 2024 Besok

20 jam lalu

Anies Baswedan Hemat Bicara Soal Nasdem Deklarasi Capres 2024 Besok

Anies Baswedan hemat bicara soal agenda Partai NasDem akan deklarasi Capres 2024 besok.


Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

1 hari lalu

Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

Foreign Policy Community of Indonesia yang didirkan Dino Patti Djalal gelar perpisahan Anies Baswedan yang segera lengser dari jabatannya.