Ombudsman: Anies Baswedan Masih Bisa Masukkan Sanksi Progresif Prokes di Pergub

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Penumpang menunggu kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. Dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19, Commuter Line juga tetap melakukan protokol kesehatan di stasiun dan kereta. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan bisa memasukkan sanksi progresif dalam peraturan gubernur.

Sebabnya Pergub menjadi turunan untuk mengatur teknis sanksi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

"Termasuk sanksi bagi pelaku usaha, dan perkantoran yang belum ditetapkan dalam Perda," kata Teguh melalui pesan singkatnya, Kamis, 21 Januari 2021.

Meski begitu, kata Teguh, selama pandemi ini yang paling penting adalah pencegahan, pengawasan dan penegakan protokol kesehatan. Hukuman, menurut Teguh, merupakan langkah terakhir jika pencegahan dan pengawasan telah berjalan maksimal.

"Mau dimasukkan seberat apapun hukuman kalau tidak dilaksanakan pencegahan dan pengawasan tidak bakal dilaksanakan protokol kesehatan itu," ujarnya.

Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyesalkan penghapusan kebijakan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan. "Dalam kondisi seperti ini sanksi harus lebih tegas, bukan malah dikendurkan," kata Mujiyono.

Menurut politikus Demokrat itu, Gubernur DKI Anies Baswedan semestinya bisa memasukkan sanksi progresif di Pergub nomor 3 tahun 2021 yang menjadi turunan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Baca juga : Fraksi PDIP DPRD DKI: Anies Baswedan Diskriminatif Soal Gaji ASN dan TGUPP 

Perda Covid-19 DKI itu, kata dia, hanya memberikan aturan umum. Sedangkan aturan teknisnya dituangkan dalam Pergub. "Pergub mengacu perda memang benar. Tapi pergub kan mengatur teknisnya. Jadi tetap bisa dimasukkan aturan sanksi progresif itu."

Saat wabah masih terus meningkat, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat pengawasan dan memperberat hukuman. Jika pelanggaran diberikan hukuman yang ringan maka akan terus berulang.

"Kalau untuk badan usaha tidak diberi sanksi progresif mungkin itu karena untuk konvensasi ke dunia usaha. Saya tidak setuju kalau sanksi justru makin kendur dalam kondisi saat ini," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta telah menghapus ketentuan sanksi progresif pelanggaran protokol kesehatan untuk individu maupun badan usaha dalam Pergub Anies Baswedan yang baru. Sanksi progresif tersebut sudah tidak ada di Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

IMAM HAMDI






5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

1 jam lalu

5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

Anies Baswedan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Apa saja pengembangan transportasi umum yang sudah berjalan di DKI?


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

2 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Anies Jadi Capres NasDem, Riza Patria: Saya Pilih Prabowo Subianto

4 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, Riza Patria: Saya Pilih Prabowo Subianto

"Partai saya, Partai Gerindra bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2024," kata Riza Patria


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

4 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

5 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

5 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

6 jam lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

7 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

7 jam lalu

Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

Berbicara selama 6 menit 12 detik, Anies mengungkapkan alasannya menerima diusung sebagai Capres 2024 dan permintaannya ke Partai NasDem