Pemerintah DKI Pertimbangkan Masukkan Lagi Sanksi Progresif Protokol Kesehatan

Reporter

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin ditemui awak media di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara pada Kamis, 30 Juli 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta menyatakan pemerintah telah mengkaji untuk kembali menerapkan sanksi progresif terhadap para pelanggar protokol kesehatan. "Sedang dievaluasi rencana itu," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dihubungi, Sabtu, 23 Januari 2021.

Arifin irit bicara saat ditanya alasan Pemerintah DKI Jakarta menghilangkan sanksi progresif dalam regulasi baru. Sanksi progresif itu sudah tidak ada di Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Baca: Ombudsman: Anies Baswedan Masih Bisa Masukkan Sanksi Progresif Prokes di Pergub

Satpol PP, kata dia, terus meningkatkan pengawasan dan Operasi Yustisi selama pembatasan sosial. Sejak pengetatan PSBB pada 11 Januari hingga kemarin, Satpol PP telah menghukum 21.615 orang yang tidak menggunakan masker. "Sebanyak 528 orang di antaranya kami denda Rp 250 ribu, dan sisanya menjalani sanksi sosial."

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memasukkan sanksi progresif. Menurut dia, tidak tepat menghilangkan sanksi progresif saat kasus konfirmasi Covid-19 semakin tinggi akibat ketidakpatuhan masyarakat.

"Dalam keadaan seperti saat ini bukan dikendurkan hukumannya, tapi diperberat biar masyarakat mau patuh," ujar Arifin soal rencana memasukkan lagi sanksi progresif ke dalam aturan.






5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

4 hari lalu

5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

Anies Baswedan tak bisa mencabut izin pulau reklamasi di tiga pulau yang kadung dibangun. Ketiganya adalah pulau C, D, G yang sempat disegel Anies.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

5 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

5 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

5 hari lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

7 hari lalu

Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan pengawasan tempat usaha hiburan tidak berizin dengan menggelar patroli keliling di lokasi prostitusi.


Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

8 hari lalu

Riza Patria Jamin Penertiban PKL di Kota Tua tidak Gunakan Kekerasan

Pemprov DKI memindahkan PKL yang biasa berdagang di Kota Tua ke lokasi binaan di Taman Kota Intan


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

8 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

9 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Puluhan Bangunan Liar di Atas Lahan Irigasi di Kabupaten Bekasi Dibongkar Satpol PP

14 hari lalu

Puluhan Bangunan Liar di Atas Lahan Irigasi di Kabupaten Bekasi Dibongkar Satpol PP

Semua lapak dan bangunan liar itu dibongkar karena berdiri di atas lahan irigasi milik Perum Jasa Tirta.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

17 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.