Listyo Sigit Akan Hidupkan Pam Swakarsa, FPI Singgung Adu Domba Masyarakat

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (ketiga kanan) memberi hormat didampingi Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), dan Rachmad Gobel (kiri), dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021. DPR RI menyetujui Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Front Persaudaraan Islam atau FPI khawatir dihidupkannya kembali pasukan pengamanan masyarakat atau Pam Swakarsa akan membuat sejarah kelam terulang kembali. Juru Bicara FPI Munarman mengatakan sejarah kelam itu adalah bentrokan antara masyarakat dengan masyarakat yang sudah terjadi sejak zaman penjajahan.

"Ingat, dulu personel Marsose dan centeng-centeng pengusaha Belanda juga dari kalangan pribumi," ujar Munarman saat dihubungi Tempo, Ahad, 24 Januari 2021.

Baca: FPI Pernah Mesra dengan Pemerintah hingga Pelopor Aksi Bela Islam

Setelah zaman penjajahan Belanda, Munarman mengatakan bentrok antar-masyarakat sipil juga terjadi pada zaman orde lama. Ia mengatakan saat itu pemimpin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) menjadikan pemuda dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, sayap mahasiswa Partai Komunis Indonesia) sebagai ujung tombak menghancurkan lawannya.

"Lalu di tahun 2019-2020 ini yang katanya zaman milenial, kita saksikan ada banyak "orang gila" meneror ulama, salah satunya seperti yg terjadi pada almarhum Syech Ali Jaber," kata Munarman.

Munarman khawatir dihidupkannya kembali Pam Swakarsa akan membuat sejarah kelam itu kembali terulang. Apa lagi pada 1998, kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI itu berujung pada Tragedi Semanggi. "Jadi ini pengulangan sejarah. Politik devide et impera, adu domba sesama rakyat," kata Munarman.

Rencana calon Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit menghidupkan kembali Pam Swakarsa dijelaskan saat uji kelayakan di rapat paripurna DPR, Kamis, 21 Januari 2021. Dalam uji itu, Sigit menjelaskan Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.

"Tentunya ke depan Pam swakarsa harus lebih diperan aktifkan dalam mewujudkan Harkamtibmas," kata Sigit.
Tak cuma dari FPI, rencana ini juga menuai kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka mengingatkan ada masalah celah hukum dan potensi kekerasan dari dihidupkannya Pam Swakarsa lagi.






DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

37 menit lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

3 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

4 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

4 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

18 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

22 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

23 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

1 hari lalu

Tragedi Sepak Bola Dunia, Korban Tragedi Kanjuruhan Peringkat Ketiga Disusul Tragedi Hillsborough

Merujuk jumlah korban versi Kapolri sebanyak 125 orang, korban tragedi Kanjuruhan peringkat ketiga di dunia, kemudian tragedi Hillsborough.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.