Pengadilan Internasional Terima Laporan FPI Soal Penembakan Enam Laskar

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020. Penembakan terjadi Senin dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Cikampek Kilometer 50. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan laporan penembakan 6 laskar FPI sudah diterima Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC). Bahkan ia mengklaim laporan berkaitan dengan penembakan anggota FPI oleh polisi itu sudah mulai ditangani.

"Sudah diterima, Alhamdulillah," ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Kamis, 28 Januari 2021.

Aziz berharap dengan diterimanya laporan tersebut, dalang penembakan terhadap enam laskar FPI dapat terungkap. Ia menduga ada banyak pihak yang berperan dalam aksi yang oleh Komnas HAM telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

"Sekarang kami tinggal menunggu," ujar Aziz.

Pelaporan ke ICC itu dilakukan Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 pada Selasa, 19 Januari 2021. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menjelaskan laporan dilayangkan langsung ke Office of The Presecutor ICC. 






Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

4 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Turunkan Tim ke Malang

Komnas HAM telah mengantongi sejumlaah fakta soal Tragedi Kanjuruhan. Mereka akan terjun ke Malang pada Senin besok, 3 Oktober 2022.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

3 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

3 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

3 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

3 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

4 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

5 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

7 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.