TEMPO.CO, Jakarta - Usulan DPRD DKI agar menjadikan gedung milik Pemprov DKI sebagai fasilitas isolasi dan ruang ICU pasien Covid-19 dinilai tak realistis.
Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pembuatan ruang perawatan bagi pasien Covid-19 perlu mempertimbangkan sejumlah aspek.
"Kalau isolasi untuk pasien dengan gejala sedang ke atas tidak bisa. Sulit sekali," kata dia saat dihubungi, Senin, 1 Februari 2021.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyarankan gedung pemerintahan DKI yang kosong dimanfaatkan sebagai ruang ICU atau isolasi pasien Covid-19. Menurut dia, gedung yang tak terpakai untuk bekerja dari kantor atau work from office (WFO) bisa dialihfungsikan sementara waktu ketimbang kosong.
Baca juga: Zita Anjani Minta Gedung Pemda DKI yang Kosong Dipakai Isolasi Pasien Covid-19
Dicky melanjutkan, pembangunan ruang ICU dan isolasi pasien Covid-19 harus memperhatikan bagaimana pengendalian infeksi virus atau infection control di lingkungan sekitar. Beberapa fasilitas penunjang juga perlu disediakan, seperti penyejuk udara, hepa filter, listrik, dan oksigen.
Dia memaparkan, tempat isolasi di gedung-gedung atau balai pemerintahan lebih tepat untuk pasien bergejala ringan. Atau jika ingin cepat menambah tempat isolasi, pemerintah bisa membangun rumah sakit bergerak.
Contohnya, lanjut dia, rumah sakit apung atau pemanfaatan bus. "Tapi itu berat," ujar dia.
Idealnya ruang ICU dan isolasi harus dibangun di rumah sakit. Dicky berujar, yang terpenting pemerintah harus menambah kapasitas ruang ICU dan isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit eksisting. "Terutama melibatkan rumah sakit swasta untuk memperkuat ini," kata dia.
