Rizieq Shihab Ajukan Lagi Gugatan Praperadilan Soal Penangkapannya dan...

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya dari atas mobil saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Selasa, 10 November 2020. Rizieq Shihab kembali ke Indonesia setelah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2017. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Pimpinan FPI, Rizieq Shihab kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan kali ini terkait penangkapan dan penahanan Imam Besar FPI itu oleh polisi yang dianggap tidak sah. 

"Permohonan telah diterima di PN Jakarta Selatan dengan register nomor 11/Pid.Pra/ 2021/PN. JKT.Sel," ujar Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, saat dikonfirmasi, Kamis, 4 Februari 2021.

Aziz menjelaksan ada tiga pertimbangan soal penangkapan Rizieq Shihab yang membuat pihaknya mengajukan gugatan tersebut. |

Pertimbangan pertama, Aziz menuding penangkapan terhadap kliennya oleh Penyidik Polda Metro Jaya tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHAP dan PERKAPOLRI Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana. 

Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar disela pemeriksaan Ketua FPI Ahmad Shabri Lubis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi 

Pertimbangan kedua, kata Aziz, penangkapan terhadap Rizieq Shihab terkesan dipaksakan dan zalim.

Padahal, ia mengklaim Rizieq sudah kooperatif dengan memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi pada 12 Desember 2020. Namun, polisi justru menangkapnya dan memerintahkan sebanyak 199 aparat untuk mengeksekusi penangkapan tersebut. 

Terakhir, Aziz mengatakan penetapan Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan kepada Rizieq Shihab tidak tepat. Sehingga, ia mengklaim penerapan pasal itu hanya agar polisi bisa menahan Rizieq karena pasal tersebut memiliki ancaman penjara di atas lima tahun. 

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan fakta-fakta hukum yang kami akan uraikan pada proses pembuktian dipersidangan nanti, kami mengajukan Permohonan Praperadilan," kata Aziz. 

Sebelumnya, tim kuasa hukum Rizieq Shihab sudah pernah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan status tersangka. Namun pada 12 Januari 2021, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Sahyuti menolak seluruh gugatan praperadilan itu. Menurut hakim, penetapan tersangka dan penahanan Rizieq sudah sah secara hukum.

"Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup," ucap Sahyuti saat membacakan pertimbangan putusan, Selasa, 12 Januari 2021.

Sahyuti melanjutkan penyidikan kasus ini juga sesuai prosedur. Kesimpulan tersebut disampaikan untuk menjawab dugaan dari kubu Rizieq Shihab bahwa proses penyidikan kasus kerumunan ini kabur.

Baca juga : TP3 Ajukan 7 Tuntutan ke Pemerintah Soal Kasus Penembakan 6 Laskar FPI 

M JULNIS FIRMANSYAH






Deolipa Anggap Biasa Cekcok dengan Pengacara Bharada E di Ruang Sidang

5 hari lalu

Deolipa Anggap Biasa Cekcok dengan Pengacara Bharada E di Ruang Sidang

Deolipa Yumara anggap perdebatan dengan pengacara Bharada E Ronny Berty Talapesey hal biasa saja. Hakim bilang hal memalukan.


Deolipa dan Pengacara Bharada E Cekcok di Ruang Sidang Bikin Hakim Ketok Palu Berulang Kali

5 hari lalu

Deolipa dan Pengacara Bharada E Cekcok di Ruang Sidang Bikin Hakim Ketok Palu Berulang Kali

Sidang gugatan perdata Deolipa Yumara terhadap pengacara Bharada E Ronny Berty Talapessy di PN Jakarta Selatan kembali ditunda.


Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

7 hari lalu

Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

Polsek Tanjung Duren membagikan bantuan beras kepada puluhan pengemudi bajaj yang ada di kawasan Jalan Kusuma I Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

18 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

19 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

20 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

21 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

21 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Deolipa Yumara Minta Pembatalan Pencabutan Kuasa Bharada E dan Fee Rp 15 Miliar, Sidang Ditunda

26 hari lalu

Deolipa Yumara Minta Pembatalan Pencabutan Kuasa Bharada E dan Fee Rp 15 Miliar, Sidang Ditunda

Hakim PN Jakarta Selatan menunda sidang gugatan perdata oleh pengacara Deolipa Yumara terhadap pencabutan surat kuasa Bharada Richard E.


Kasus Perusakan Portal Restoran, Kapolres Metro Tangerang Siap Hadapi Praperadilan Padi Padi Picnic

31 hari lalu

Kasus Perusakan Portal Restoran, Kapolres Metro Tangerang Siap Hadapi Praperadilan Padi Padi Picnic

Kapolres Metro Tangerang menyatakan siap menghadapi praperadilan Padi Padi Picnic dalam kasus perusakan portal di restoran itu.