Wacana Lockdown Akhir Pekan, PKS Minta DKI Persiapkan Mitigasi Dampak

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan dengan matang rencana karantina atau lockdown akhir pekan. Pemerintah DKI dinilai perlu mempersiapkan mitigasi atas dampak yang berpotensi muncul.

    "Seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat," kata anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD Fraksi PKS ini dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Februari 2021.

    Baca: Wagub Riza Patria: Lockdown Akhir Pekan Hanya Usulan Pribadi Anggota DPR

    Pemerintah DKI juga diminta mengantisipasi apabila masyarakat memadati pusat perbelanjaan atau pasar sebelum lockdown berlaku di akhir pekan. Sosialisasi pun penting agar masyarakat dapat bersiap-siap.

    Arifin menganggap perlu kebijakan yang bisa lebih memberikan efek kejut kepada masyarakat. Tujuannya untuk menekan penularan Covid-19 yang sudah tinggi. Dia yakin lockdown akhir pekan mampu menurunkan angka kasus Covid-19.

    "Pembatasan kegiatan dalam bentuk lockdown akhir pekan ini jika betul-betul dijalankan dan dipatuhi masyarakat akan berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Jakarta."

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah DKI tengah mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan untuk menekan penularan Covid-19 yang masih tinggi.

    Menurut Riza, lockdown pada Sabtu dan Ahad ini usul anggota DPR RI. Usulan itu ingin mengadopsi kebijakan Turki dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Di negara itu, karantina wilayah atau lockdown akhir pekan bisa menekan penularan virus corona. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.