Sebut PPKM Mikro Tak Jelas, Epidemiolog: Tidak Usah Diikuti Oleh DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Warga melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif menyindir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sebagai kebijakan yang tidak jelas. "Tidak usah diikuti oleh DKI, kebijakan Pemerintah yang tidak jelas itu," kata Syahrizal saat dihubungi, Senin, 8 Februari 2021.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

    Dalam instruksi ini, aturan PPKM Mikro lebih longgar dibanding PPKM. Sebab pemerintah merelaksasi limitasi kegiatan usaha dari 25 persen menjadi 50 persen kapasitas. Selain itu, jam operasional sektor usaha juga ditambah dari pukul 19.00, menjadi 21.00.

    Menurut dia, jika mau menerapkan kebijakan pengetatan level mikro itu semestinya dilakukan di awal pandemi. Dengan situasi penularan yang tinggi seperti sekarang PPKM Mikro tidak bakal bisa membantu mengendalikan pagebluk ini.

    "Lebih baik pemerintah pastikan untuk mengendalikan kerumunan dan tingkatkan tracing kalau mau menekan penularan virus ini," ujarnya.

    Baca juga: Anies Baswedan Minta Warga Tak Bepergian Saat Libur Hari Raya Imlek, Sebab...

    Salah satu upaya mencegah kerumunan, kata Syahrizal, bisa dilakukan dengan melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang. Menurut dia, kegiatan resepsi pernikahan sangat berpotensi terjadi penularan wabah ini.

    "Terutama resepsi di rumah. Meski yang diundang 150 orang juga tetap bahaya di situasi sekarang."

    Namun, Syahrizal melanjutkan, kebijakan yang paling utama harus dilakukan pemerintah adalah melaksanakan pengetesan, pelacakan dan isolasi atau 3T. Dengan langkah itu pemerintah bisa mencegah orang yang positif menyebarkan virus ke banyak orang.

    "Sekarang positivity rate itu 20 persen. Itu artinya masih banyak orang yang positif tidak terlacak pemerintah," ujarnya.

    Selain itu, Syahrizal juga menyoroti data epidemiologi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Padahal pandemi ini sudah mau berjalan setahun. "Koordinasi saja sampai sekarang tidak bagus. Apa yang mau diharapkan," ujarnya.

    Sebelumnya Wakil Gubenur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan akan memperketat pengawasan di perkampungan atau rukun warga yang menjadi wilayah pengendalian ketat atau WPK, seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro oleh Pemerintahan Presiden Jokowi.

    "Kami juga sudah membuat, mengeluarkan, membagikan, buku panduan terkait Kampung Siaga dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 8 Februari 2021. Adapun PSBB di DKI telah diputuskan diperpanjang hingga 22 Februari mendatang mengikuti PPKM Mikro.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.