Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Lanjutkan Normalisasi Era Ahok, Begini Cara Anies Baswedan Atasi Banjir

image-gnews
Tangkapan layar saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan salah satu karya dalam peluncuran buku foto bertajuk
Tangkapan layar saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan salah satu karya dalam peluncuran buku foto bertajuk "Potret Jakarta 2020: Kolaborasi Melawan Pandemi," yang disiarkan secara virtual pada Sabtu, 30 Januari 2021. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus program normalisasi yang diajukan dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022. Normalisasi merupakan salah satu upaya pencegahan banjir di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikerjakan bersama pemerintah pusat.

Anies sebelumnya menetapkan empat upaya pengendalian banjir dan abrasi yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Empat upaya itu adalah pembangunan tanggul laut dan muara sungai, pembangunan waduk atau naturalisasi dan normalisasi sungai, perbaikan tata kelola air, serta pembangunan integrated tunnel atau multipurpose tunnel.

Anies lantas mengubah rencananya mengatasi banjir di Ibu Kota. Dia menghapus program normalisasi dan menambah beberapa program. Ada juga rencana yang tetap, yakni naturalisasi, pembangunan tanggul laut, dan perbaikan tata kelola air.

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Cipinang Melayu Tak Banjir, PSI: Jangan Jemawa

Dihapusnya normalisasi mendapat kritik dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI. "Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, maka warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Februari 2021.

Dalam draf perubahan RPJMD, pengendalian banjir dan abrasi menjadi salah satu program pengelolaan sumber daya air. Anies memutuskan enam cara menuntaskan banjir secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut rinciannya:

1. Pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep
naturalisasi
Pemerintah DKI bakal membangun waduk, situ, embung, kali, sungai, dan saluran dengan konsep naturalisasi untuk merealisasikan program ini. Naturalisasi merupakan cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan,
fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Definisi ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

2. Pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal
Sumur resapan adalah sistem resapan buatan untuk menampung dan meresapkan air hujan, air bekas wudhu, atau air AC ke dalam tanah. Limbah lainnya yang diolah sesuai baku mutu air juga bisa tertampung.

Sumur resapan ini berbentuk sumur, kolam, dan saluran atau bidang resapan. Salah satu tujuan pembangunan sumur resapan untuk mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan.

3. Peningkatan dan revitalisasi kanal

Revitalisasi kanal adalah strategi untuk mengelola kelebihan air pada musim hujan yang dilakukan pada kawasan lowland area. Nantinya, air yang berlebih akan dialirkan dari saluran-saluran drainase menuju saluran hujan sub makro dan saluran makro. Selanjutnya, air dialirkan melalui kanal.

"Dengan demikian, fungsi kanal (floodway) ini adalah mengalirkan kelebihan selancar mungkin menuju ke muara (laut) dan melindungi area di utara kanal yang memiliki tinggi daratan lebih rendah dari muka air laut," demikian bunyi draf perubahan RPJMD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Pembangunan dan revitalisasi sistem polder

Pemerintah DKI berencana membangun 47 sistem polder seluas 20.990,86 hektare. Hingga 2019, telah teralisasi 31 sistem polder seluas 10.752,43 hektare atau 51,22 persen.

Sisanya adalah peningkatan kapasitas pompa di 10 sistem polder yang sudah terbangun dengan luas 5.073,23 hektare (24,17 persen). Kemudian enam sistem polder belum terbangun seluas 5.165,2 hektare (24,61 persen).

Pemerintah DKI merincikan menargetkan pembangunan dan revitalisasi lima sistem polder pada 2020-2022. Rinciannya adalah Polder Sunter Timur 1B, Polder Muara Angke, Polder Teluk Gong, Polder Green Garden, dan Polder Kamal.

5. Pembangunan tanggul pengaman pantai

Program ini masih sama seperti rencana sebelumnya. Pembangunan tanggul laut ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tanggul pengaman pantai dan tanggul muara sungai yang akan dibangun melintasi wilayah Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Panjangnya mencapai 120.276 meter, terdiri dari 62.632 meter tanggul pantai dan 57.644 meter tanggul muara.

Rencana pelaksanaan program ini tertuang dalam dokumen kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A /National Capital Integrated Coastal Development (PTPIN/NCICD) Stage A antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah DKI.

6. Perbaikan tata kelola air

Strategi jangka pendek perbaikan tata kelola air dilakukan dengan memperbaiki sistem drainase dan sistem tata air. Perbaikan sistem drainase guna mengurangi dampak daya rusak air pada lokasi rawan banjir berulang di Ibu Kota.

Perbaikan diimplementasikan dengan membangun kolam olakan, jacking dan sodetan, pengerukan sedimentasi, peningkatan sistem drainase, dan lainnya. Tak hanya itu, pemerintah DKI juga mengupayakan air hujan ditahan sementara pada tampungan air sebelum melimpas dan dialirkan ke drainase.

Adapun Anies Baswedan hari ini pamer keberhasilannya mengendalikan banjir di Cipinang Melayu. Ia membandingkan wilayah itu pada 2017.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan ketua umumnya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di ajang Pilkada 2024. Wali Kota Solo yang juga kakak sulung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat dimintai tanggapan terkait hal itu justru enggan memberi komentarnya. Dia meminta agar itu ditanyakan ke PSI.


Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

17 jam lalu

Peta satelit wilayah sebaran banjir di pantai utara Jawa Tengah pada Maret 2024 dari Google Earth Engine yang dihubungkan dengan muncul kembalinya Selat Muria. Istimewa
Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Muria.


Jembatan Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta Dioperasikan H-5 Lebaran, Polisi: Atasi Kemacetan

1 hari lalu

Jembatan layang Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta yang akan segera dioperasikan pada H-5 Lebaran 2024. Dok istimewa
Jembatan Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta Dioperasikan H-5 Lebaran, Polisi: Atasi Kemacetan

Jembatan berbentuk setengah daun semanggi ini dibangun di depan pintu masuk serta menghubungkan dua jalan yang mengelilingi Bandara Soekarno-Hatta.


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

1 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.