PKS: Naturalisasi atau Normalisasi Sungai, Warga Tak Persoalkan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021. Air dari Kali Ciliwung mulai naik dari pukul 05.00 WIB dan kini hingga mencapai 1,5  meter.TEMPO/Subekti.

    Banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021. Air dari Kali Ciliwung mulai naik dari pukul 05.00 WIB dan kini hingga mencapai 1,5 meter.TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi melihat warga Ibu Kota tidak mempermasalahkan konsep penataan sungai maupun waduk dengan cara naturalisasi atau normalisasi. Warga hanya ingin penanganan banjir berjalan dan rumah mereka tidak kebanjiran lagi.

    “Tidak ada warga yang mempermasalahkan naturalisasi atau normalisasi," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat, 12 Februari 2021.

    Baca: Anies Baswedan Tak Lanjutkan Normalisasi, Pengamat: Naturalisasi Juga Relokasi

    Menurut Suhaimi, konsep naturalisasi dan normalisasi bisa dijalankan pemerintah secara bersamaan. Penasihat Fraksi PKS itu menilai langkah penanggulangan banjir di Ibu Kota sudah maksimal.

    Hal itu dibuktikan dari beberapa wilayah yang biasa menjadi langganan banjir saat hujan deras, tapi kemarin tidak ada bah yang menerjang. Di antaranya di kawasan Era 2000 Cakung. Demikian juga dengan kawasan di Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

    "Di sana, biasanya hujan deras pasti banjir, dan ketinggiannya bisa lebih dari satu meter." Tapi hujan deras di daerah itu kemarin tidak banjir. “Artinya, upaya sudah cukup baik."

    Sejumlah program Pemerintah DKI seperti gerebek lumpur, pembuatan sumur resapan hingga embung terbukti efektif dalam mencegah banjir. Yang saat ini juga perlu dibangun adalah kesadaran masyarakat menjaga kebersihan wilayahnya.

    Suhaimi mengatakan tidak tepat jika masih ada yang mempermasalahkan naturalisasi atau normalisasi.

    Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menghapus program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengatakan, dihapusnya program pengendalian banjir di era eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini justru merugikan masyarakat.

    "Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Februari 2021.

    Anies Baswedan mengubah program normalisasi menjadi naturalisasi. Normalisasi yang berjalan saat Ahok menjabat memaksa warga di bantaran sungai pindah dari rumahnya dan direlokasi ke rumah susun. Anies tak ingin penggusuran terulang, sehingga menjanjikan penanganan banjir dengan naturalisasi.

    Draf perubahan RPJMD mencantumkan konsep naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

    IMAM HAMDI | ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.