Pemprov DKI Mau Revisi RPMJD, Fraksi PKS: Pertahankan Program Kesra

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Desember 2020. Tempo/Adam Prireza

    Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Desember 2020. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI tetap memprioritaskan program untuk kesejahteraan masyarakat dalam rencana revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI tahun 2017-2022.

    Dalam revisi RPJMD itu, ada beberapa program yang yang bakal direvisi di antaranya target Ok Oce, rumah DP nol rupiah dan beberapa lainnya yang sampai sekarang seret realisasi.

    "Jadi kami tetap minta skala prioritas. Untuk yang bersentuhan dengan kesra dipertahankan," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat, 12 Februari 2021.

    Suhaimi menuturkan revisi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD memang memungkinkan. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini banyak program yang sudah dicanangkan terhambat karena terfokus pada penanganan pagebluk Covid-19.

    "Secara umum bisa direvisi. Apalagi kondisi Covid-19 yang tidak diduga membuat rencana yang sudah dibuat banyak yang terhambat," ujarnya.

    PKS pun mendukung revisi tersebut melihat kenyataan di lapangan membutuhkan adanya penyesuaian target. Sebagai contoh target membangun 14 ribu hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah mesti disesuaikan. "Kebutuhan hunian bagi MBR dibutuhkan, tapi akan ada penyesuaian," ujarnya.

    Baca juga : Kios JakPreneur di Jalan Sudirman, Komisi B DPRD: Jangan Apriori Sebelum Melihat 

    Menurut Suhaimi, realisasi hunian bagi masyarakat MBR masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya kendala teknis hingga proses pembelian yang membutuhkan proses verifikasi data berlapis.

    Ia berharap setelah target disesuaikan Pemerintah DKI membuat terobosan pembangunan dengan menggandeng pihak swasta.

    Pemprov DKI, kata dia, bisa menyerahkan pembangunan ke pihak swasta dengan tawaran mendukung proses perizinannya. "Jadi buat skema baru agar pembangunan cepat terlaksana dan beri support kepada swasta dalam pembangunannya."

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto