Penasihat Hukum Minta 3 Perkara Rizieq Shihab Digabungkan dalam Satu Persidangan

Suasana sidang putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh pimpinan Front Prmbela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 12 Januari 2020. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penasihat hukum Rizieq Shihab meminta Jaksa Agung Republik Indonesia agar menggabungkan seluruh perkara kliennya menjadi satu persidangan. "Hal demikian berdasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan," kata tim penasihat hukum Rizieq dalam surat permohonannya kepada Jaksa Agung pada Senin, 15 Februari 2021.

Surat itu telah dibenarkan Aziz Yanuar, salah satu anggota tim penasihat hukum.

Baca: Surat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab

Dalam suratnya, Rizieq Shihab disebut memiliki tiga perkara. Pertama, perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dia dijerat dengan Pasal 160 atau Pasal 216 KUHP dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 82 ayat 1 juncto Pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 juncto Perppu Nomor 2 tahun 2017 juncto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara kedua, kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Rizieq Shihab dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP juncto Pasal 10 huruf B KUHP.

Sedangkan perkara ketiga terkait RS Ummi Bogor. Rizieq Shihab dijerat dengan Pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 216 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam surat itu, tim penasihat hukum juga memohon kepada Jaksa Agung agar seluruh perkara dari Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Idrus, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi dan Muhammad Hanif Alatas dipisahkan dari perkara milik Rizieq Shihab.






Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

2 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

3 hari lalu

Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

Donald Trump dan anak-anaknya digugat oleh Jaksa Agung atas tuduhan melakukan sejumlah tindakan penipuan.


Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

9 hari lalu

Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

Zulkifli Hasan berharap Kemendag bisa menjembatani pemain lokal untuk menyerbu berbagai negara dengan produk unggulannya.


Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

9 hari lalu

Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

Jaksa Agung mengatakan penandatanganan nota ini tidak berhubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

10 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

10 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

12 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

12 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

12 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

22 hari lalu

FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

FBI menemukan lebih dari 11 ribu dokumen negara dan foto-foto pada 8 Agustus 2022 selama penggeledahan di rumah Donald Trump