Ombudsman Khawatir Akan Ada Jual Beli Hak Penerima Vaksin Covid-19

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi vaksin COVID-19 atau virus corona. REUTERS/Dado Ruvic

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta khawatir akan terjadi transaksi jual beli hak penerima vaksin Covid-19 pada tahap pemberian kepada masyarakat jika tak ada proses verifikasi data penerima dengan baik.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mencontohkan, bila ada seorang penerima menolak divaksin, ia dapat menjual jatahnya kepada orang lain yang belum terdata sebagai penerima. “Nanti yang punya uang akan lebih dulu divaksin daripada orang yang butuh,” kata dia saat Tempo hubungi lewat sambungan telepon pada Senin, 15 Februari 2021.

Menurut Teguh, atas dasar itu Ombudsman hendak memanggil Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ombudsman, lanjut Teguh, juga akan memanggil dinas kesehatan di wilayah seputar Jakarta, seperti Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bogor. “Kami akan review seluruh sistem vaksinasi di wilayah Jakarta Raya secara bertahap,” tutur dia.

Terdekat adalah Dinas Kesehatan DKI, di mana pemanggilan direncanakan pada Rabu, 17 Februari 2021. Ombudsman, kata Teguh, hendak mengklarifikasi bagaimana proses verifikasi data penerima oleh Dinkes DKI. “Secara umum, tata kelola vaksinasi dan distribusi vaksin di Jakarta. Ada aspek manajemen, perencanaan, aspek monitoring, dan evaluasi,” ucap dia.

Baca juga: Kasus Helena Lim, Ombudsman Panggil Dinas Kesehatan DKI

Berkaca pada kasus selebgram Helena Lim yang mendapat vaksin lebih dulu, Dinkes DKI, kata dia, sangat mudah kecolongan. Padahal menurut Teguh tahapan pemberian vaksin Covid-19 yang tengah berlangsung fokus kepada tenaga kesehatan yang notabene manajemen datanya lebih mudah.

Data tenaga kesehatan, lanjut dia, sudah dimiliki oleh Pemprov DKI. Dengan begitu, proses pemberian vaksin pun seharusnya lebih tepat sasaran. “Bagaimana kalau di tahap berikutnya ketika sudah masuk vaksinasi untuk masyarakat umum?” Tutur Teguh. “Kekhawatiran kami bahwa sistem di Jakarta tidak siap terkait distribusi dan vaksinasi di tahap berikutnya,” lanjut dia.

Dalam kasus Helena Lim, Teguh mengatakan seharusnya puskesmas yang memberikan vaksin berpegang pada data yang diberikan Pemprov. Seperti diketahui, Helena Lim mendapat vaksin berbekal surat keterangan dari Apotek Bumi, Jakarta Barat. Belakangan diketahui Helena Lim merupakan anggota keluarga dari pemilik apotek tersebut.

Teguh khawatir hal itu dapat memotong jatah tenaga kesehatan yang seharusnya mendapat vaksin Covid-19. “Yang kami khawatirkan justru pegawai frontliner-nya tidak dapat vaksin karena jatahnya diambil oleh orang yang tidak perlu,” tutur dia.

Selain itu, dalam pemanggilan Dinas Kesehatan Ombudsman juga berencana mengulas bagaimana pemantauan terhadap pusat-pusat vaksinasi yang ada di DKI. Termasuk, kata dia, soal distribusi vaksin Covid-19. “Berapa distribusi dari pusat, bagaimana penanganan di DKI, apakah ada kerusakan vaksin, berapa yang rusak, bagaimana penyimpanannya. Kira-kira begitu,” ujar Teguh.






2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

11 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

17 jam lalu

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek sodetan Ciliwung siap menjalani tes sebelum dioperasikan pada April 2023.


Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

20 jam lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.


Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

22 jam lalu

Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin beralasan belum mengizinkan eks warga Kampung Bayam menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

2 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

3 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

4 hari lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Vaksin Campak dan Covid-19 Bisa Diberikan Bersamaan, Cek Syaratnya

5 hari lalu

Vaksin Campak dan Covid-19 Bisa Diberikan Bersamaan, Cek Syaratnya

Pakar kesehatan membolehkan vaksin campak diberikan bersama vaksin COVID-19, termasuk booster kedua. Ini yang perlu diperhatikan.


Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

5 hari lalu

Layanan Vaksin Booster Kedua di Balai Kota DKI Dibuka hingga Akhir Februari

Dinas Kesehatan DKI memperpanjang pelaksanaan vaksin booster kedua atau vaksinasi dosis keempat di Balai Kota Jakarta hingga akhir Februari 2023.


Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

6 hari lalu

Usia 28 Tahun Jadi Doktor, Arif Nur Muhammad dari Unair Ciptakan Vaksin Covid-19 Halal dan Bebas Efek Samping

Arif Nur Muhammad mahasiswa Unair meraih gelar doktor di usia 28 tahun dengan disertasi mengenai Vaksin Covid-19 bebas efek samping dan halal.