Pungli Dana Bansos, Sekdes di Rumpin Bogor Jadi Buronan Polisi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    TEMPO.CO, Bogor -Sekretaris Desa di Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi buronan polisi lantaran menarik setoran dari dana bansos (bantuan sosial) warga terdampak pandemi Covid-19.

    "Sekdes tidak di tempat sementara ini tersangka. Masih telisik, masuk DPO (daftar pencarian orang)," ungkap Kapolres Bogor, AKBP Harun di Cibinong, Bogor, Selasa, 16 Februari 2021.

    Menurutnya, Sekdes Cipinang bernama Endang Suhendar itu menarik setoran dari stafnya berinisial LH (32) yang juga berstatus tersangka karena memanipulasi 30 data penerima bansos.

    Harun menyebutkan, LH yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Desa Cipinang itu memanipulasi 30 data penerima bansos, sehingga meraup uang senilai Rp54 juta atau Rp1,8 juta dari setiap satu akun penerima bansos.

    "Pemerintah kan memberikan bantuan setiap bulannya Rp 600 ribu, dikalikan tiga jadi Rp1,8 juta per orang," terang mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

    Baca juga : Jokowi Teken Perpres, Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Terancam Tak Dapat Bansos

    Harun menyebutkan, LH melakukan aksinya dengan dibantu 15 warga yang masing-masing dibekali dua akun penerima bansos pandemi Covid-19 untuk melakukan pencairan di Kantor Pos Cicangkal, Rumpin, Bogor.

    Kemudian, sebanyak 15 warga yang mencairkan dana bantuan dengan kertas barcode berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga setempat itu masing-masing dibayar oleh LH senilai Rp250 ribu.

    "Sementara 15 figuran ini masih berstatus saksi, masih kita dalami. Kalau bukti cukup akan kita tersangkakan," kata Harun soal kasus pungli dana bansos tersebut.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.