TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor menyiapkan sanksi lebih berat bagi pelanggar protokol kesehatan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 tahun 2020, khususnya terkait dengan menaikkan sanksi denda bagi perorangan dan korporasi.
Alma Wiranta menjelaskan bahwa pemkot Bogor memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum yang merupakan hasil revisi dari Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.
Baca juga: Timbulkan Kerumunan, Jungle Waterpark Bogor Disegel
Dalam Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, mengatur 13 tertib di Kota Bogor, salah satunya adalah tertib kesehatan.
"Dalam tertib kesehatan ini mengatur soal protokol kesehatan yang dijalankan pada pandemi Covid-19," katanya.
Menurut Alma, Pemerintah Kota Bogor saat ini menerapkan penegakan disiplin protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 107 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Bogor yang merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2006.
Karena telah terbit Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Perwali Nomor 107 Tahun 2020 direvisi untuk menyinkronkan aturannya dengan Perda Ketertiban Umum yang baru.
"Posisinya saat ini sedang dalam menyusunan draf oleh Tim Hukum Pemerintah Kota Bogor," katanya.
Menurut Alma, pada revisi peraturan wali kota ini diusulkan penguatan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menaikkan sanksi administratif denda, yakni denda maksimal untuk perorangan dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta, sedangkan denda maksimal untuk korporasi dari Rp10 juta menjadi Rp50 juta.
Dengan menaikkan sanksi denda ini, Alma berharap dapat menimbulkan efek jera yang lebih tinggi bagi perorangan dan korporasi sehingga berdampak dapat menurunkan angka kasus Covid-19 di Kota Bogor.
