Walhi Sebut Banjir Jakarta Peringatan Keras untuk Pemerintah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Damkar menyedot air banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas Damkar menyedot air banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menyebut banjir yang terjadi sejak Kamis, 18 Februari 2021, merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI, pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi yang berada di sekitar wilayah Ibu Kota.

    Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta mengatakan banjir itu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada situasi darurat ekologis. “Krisis iklim akan semakin memperparah kondisi ini,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 21 Februari 2021.

    Tubagus Soleh menyebut Walhi telah mengingatkan bahwa krisis lingkungan hidup di Ibu Kota dan wilayah penyangganya akan terakumulasi dan memicu bencana ekologis yang besar. Terlebih, kata dia, saat ini kondisi ribuan orang yang mengungsi akibat banjir semakin berat lantaran pandemi Covid-19 yang masih merebak.

    Baca juga: Anies Baswedan Targetkan Jakarta Kota Berketahanan Iklim 2030, Ini Catatan Walhi

    Walhi pun meminta pemerintah menanggulangi banjir dan menyelamatkan warga yang menjadi korban, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Keselamatan dan kesehatan warga yang terdampak, kata Tubagus, harus dijamin oleh pemerintah.

    Menurut Tubagus, pihaknya juga meminta pemerintah mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga secara menyeluruh.

    Beberapa di antaranya seperti proyek reklamasi dan pemberian izin terhadap bangunan. Mereka juga meminta pemerintah memulihkan baik lingkungan hidup yang rusak akibat pembangunan maupun ekonomi dan sosial warga yang terdampak banjir.

    Pemerintah, lanjut dia, juga perlu bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh warga yang menjadi korban banjir. Perlu adanya jaminan agar peristiwa serupa tak terulang serta adanya langkah adaptasi dan mitigasi bencana dengan melibatkan warga sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Terakhir, Tubagus meminta pemerintah mengoreksi komitmen penurunan emisi Indonesia agar lebih ambisius. “Mengingat tingkat kerentanan Provinsi DKI Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya terhadap bencana iklim,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.