Soal Banjir, Riza Patria Bantah Penilaian Pemerintah DKI Tak Unggah Keseluruhan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan yang terdampak banjir. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan yang terdampak banjir. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah penilaian bahwa Pemerintah DKI Jakarta sengaja tidak mengunggah keseluruhan data banjir musiman atau tahunan. Menurut Riza, tidak ada fakta dan data yang disembunyikan, semuanya sesuai yang dihimpun Pemerintah DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan tidak mungkin setiap tahun dipaparkan.

    "Data banjir sudah ada dalam angka. Ini data yang ditampilkan data yang banjir besar (lima tahunan) yang hujan ekstrem dan semuanya tersimpan dengan jelas," kata Riza Patria di Jakarta, Senin malam, 23 Februari 2021. Yang ditampilkan Pemerintah DKI bukan data banjir yang terjadi setiap tahun, melainkan seperti meloncat-loncat dari tahun satu ke tahun lainnya.

    Baca: LBH Jakarta: Pemerintah DKI Tak Berikan 3 Informasi Publik tentang Banjir

    Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mengingatkan kembali tentang informasi publik yang tidak diberikan Pemerintah DKI sehubungan dengan banjir sejak Jumat lalu, 19 Februari 2021. “Kalau soal pemenuhan informasi publik saja sudah tidak sungguh-sungguh, ditanya apa dijawab apa, membuat daftar alat bukti sudah tidak seperti membuat dokumen hukum, bagaimana mau dinilai melayani masyarakat dengan proper?" kata pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 22 Februari 2021.

    Masalah ini sebelumnya telah digugat oleh LBH Jakarta atas Komisi Informasi DKI Jakarta melalui sengketa informasi publik. Namun, menurut Jeanny, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta tidak menganggap sengketa ini sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab mereka terhadap upaya penanggulangan banjir.

    Riza mengatakan Pemerintah DKI Jakarta telah mengunggah data banjir besar yang terjadi di Jakarta mulai dari 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, hingga 2021. "Kalau dilihat angka-angkanya, cukup signifikan penurunannya."

    Data 2002 luas area yang tergenang adalah 168 kilometer persegi, banjir pada tahun 2007 luas area 455 kilometer persegi, banjir pada tahun 2013 luas area 240 kilometer persegi, 2015 luas area 281 kilometer persegi, 2020 luas area 56 kilometer persegi, dan 2021 hanya 4 kilometer persegi.

    Lokasi pengungsian terdiri dari 1.250 titik pengungsian, pada 2013 ada 409 titik pengungsian, pada 2020 ada 269 titik pengungsian, dan 2021 ada 44 titik pengungsian.

    Korban meninggal pada 2002 ada 33 orang, 2007 ada 48 orang, 2013 ada 40 korban, 2015 ada lima meninggal, 2020 ada 19 orang meninggal, dan 2021 ada lima orang meninggal.

    Waktu surutnya banjir berturut-turut 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021). "Ini sudah jelas semua, tidak ada yang disembunyikan," kata Riza.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.