Jawa Barat Coret Pembangunan Jalur Puncak II dari RPJMD Kabupaten Bogor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Rabu 28 Oktober 2020. Pada cuti bersama serta libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, jalur wisata Puncak Bogor mulai dipadati kendaraan wisatawan, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur atau one way untuk mengurai kepadatan kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Oktober 2020. Pada cuti bersama serta libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, jalur wisata Puncak Bogor mulai dipadati kendaraan wisatawan, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur atau one way untuk mengurai kepadatan kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Jalur Puncak II dan Jalur Tambang dicoret dari program pembangunan Kabupaten Bogor dalam revisi
    rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2023 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    "Hilang sekarang. Jadi saya awalnya terus terang sempat ngotot soal itu. Tapi karena situasi Covid-19 begini, jadi kami konsentrasi ke situ," ungkap Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya di Cibinong, Bogor, Selasa, 23 Februari 2021.

    Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, rencana pembangunan dua jalan yang sempat masuk dalam RPJMD Pemprov Jabar tahun 2018-2023 itu meski belum terealisasi, sudah berproses. Salah satunya melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam merumuskan pembangunan jalur tambang.

    "Sudah sampai BPTJ, kemudian melibatkan Banten, kemudian DKI, yang cakupannya nasional. Karena barang pasir (diangkut truk) dari sini buat reklamasi," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

    Baca juga: Bupati Bogor Optimistis Jalur Puncak Dua Bakal Dikerjakan Tahun Depan

    Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi Jalur yang juga dikenal sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    "Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.

    Menurutnya, jalan sepanjang 48,5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi di akhir pekan atau libur panjang.

    Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.

    "Hitung-hitungan kami, anggarannya bisa sampai Rp1,5 triliun. Itu hanya untuk pekerjaan konstruksinya. Kalau untuk lahan sebenarnya sudah siap. Tinggal pembangunan fisiknya saja," kata Ade.

    Ade Yasin sebelumnya mengatakan Jalur Puncak yang saat ini ada sudah kelebihan beban kendaraan, sehingga perlu dibuatkan jalur alternatif. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan lahan untuk Jalur Puncak II sepanjang 46 kilometer. Tanah itu didapat dari hibah masyarakat dan sejumlah investor.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.