Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program naturalisasi dan normalisasi sungai hingga waduk tetap dilaksanakan di Ibu Kota.
"Ada dua-duanya. Kami tetap jalankan dan anggarkan," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Februari 2021. "Tidak ada dikotomi keduanya."
Riza mengatakan ada 13 sungai yang akan dilakukan normalisasi dan naturalisasi secara bertahap. Pemerintah DKI, kata dia, akan bekerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam merealisasikan penataan sungai itu.
Pemerintah DKI mempunyai tanggungjawab untuk membebaskan lahan sedangkan, Kementerian PUPR yang bertugas melakukan normalisasi dengan pemasangan dinding sungai.
"Kemarin 2020 kami anggarkan Rp 851 miliar dan didukung pemerintah pusat untuk program tersebut," ujarnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada menyatakan Pemerintah DKI tidak lagi mengunakan istilah normalisasi sungai dan naturalisasi maupun waduk dalam menanggulangi banjir.
Baca juga : Bertanggungjawab Atasi Banjir, Yusmada: Tak Ada Lagi Dikotomi Naturalisasi
"Enggak ada lagi dikotomi naturalisasi normalisasi," kata Yusmada usai dilantik menjadi Kepala Dinas SDA di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Februari 2021.
Ia berharap masyarakat tidak lagi menggunakan istilah naturalisasi dan normalisasi. Pemerintah, kata dia, bakal berfokus menata aliran sungai agar kapasitasnya cukup menampung hujan di Jakarta.
"Penangananya nanti bisa cara-cara yang natural atau bisa sheet pile itu jadi penahan dinding tebing konstruksinya," demikian Wagub DKI Riza.
IMAM HAMDI
