Bakal Ajukan Interpelasi Banjir, PSI Tuding Anies Baswedan Hambat Kerja Dinas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara banjir melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Kawasan bisnis yang banyak terdapat restoran dan kafe mewah ini memang langganan banjir setiap tahunnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Foto udara banjir melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Kawasan bisnis yang banyak terdapat restoran dan kafe mewah ini memang langganan banjir setiap tahunnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Tempo.co, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir di Ibu Kota. Fraksi PSI menilai Anies tidak serius dalam menanggulangi banjir di DKI.

    "PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Justin melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

    Ia menuturkan Hak Interpelasi diambil sebagai langkah konstitusi terakhir untuk mempertahankan kebijakan penanggulangan banjir. Menurut dia, banjir di Ibu Kota akhir pekan kemarin membuktikan ketidakseriusan Pemerintah DKI dalam menanggulangi banjir.

    Baca juga: Giring PSI Kritik Anies Baswedan Soal Banjir, Pasha Ungu Membela

    PSI juga mengkritisi ketidakjelasan master plan penanggulangan banjir, pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Apalagi Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

    “Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita,” tambah Justin.

    Selain lambatnya Pemprov DKI dalam pembebasan lahan, kata dia, Anies juga harus menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir selama ini. Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

    Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Namun, pada Desember 2019 dan Februari 2020, Pemerintah DKI malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. "Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” tutur Justin.

    Selain itu, Justin menyorot tidak adanya solusi dari pemerintah dalam menanggulangi bah pada akhir pekan kemarin. Menurut dia, Anies hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir.

    Sebagai contoh, Anies menjelaskan banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap. Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan.

    “Apa solusi Pak Anies? Banjir juga terjadi akibat luapan Kali Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Semongol yang belum dinormalisasi. Pemprov DKI harus menjelaskan komitmennya untuk mengeksekusi solusi-solusi pencegahan banjir, terutama normalisasi sungai yang memang dibutuhkan agar kali tidak meluap,” ucap Justin.

    Untuk menggulirkan interpelasi terhadap Anies Baswedan, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Justin meyakini interpelasi ini sebagai tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir. “Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal," ucapnya.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.