PSI Ajukan Interpelasi, Gerindra: Penanganan Banjir Jakarta Lebih Baik

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga mengeluarkan air dari dalam rumahnya saat banjir di kawasan Kedoya Utara, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. Curah hujan yang tinggi mencapai 226 milimeter (mm) per hari. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Seorang warga mengeluarkan air dari dalam rumahnya saat banjir di kawasan Kedoya Utara, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. Curah hujan yang tinggi mencapai 226 milimeter (mm) per hari. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan partainya tidak akan ikut mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan banjir. "Penanganan banjir di Jakarta masih lebih baik daripada wilayah lain," kata Rani melalui pesan teks, Kamis, 25 Februari 2021.

    Menurut Rani, penanggulangan banjir tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari dampaknya yang tidak sebesar sebelumnya.

    Baca: PSI Akan Interpelasi Soal Banjir Jakarta, Golkar: Cari Sensasi

    Pada banjir kali ini tidak semua wilayah terdampak harus menunggu berhari-hari. “Sehari saja sudah surut. Ini juga kan patut diapresiasi."

    Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir di Ibu Kota. Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak serius dalam menanggulangi banjir di DKI.

    "PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemerintah DKI untuk mencegah banjir," kata Justin melalui keterangan tertulisnya, hari ini.

    Rani mengatakan masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota. Gerindra akan berfokus melanjutkan kerja dan membantu warga melakukan perbaikan untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota, ketimbang mengajukan hak interpelasi.

    "Hak interpelasi dari PSI itu sih silakan saja, boleh-boleh saja sepanjang sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujarnya. Di dalam tata tertib dewan, ada aturan persyaratan tentang jumlah dukungan minimal dua fraksi dalam pengajuan hak interpelasi.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.