PSI Ingin Interpelasi Anies Soal Banjir, PDIP: Kami Lihat Itu Arogan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Damkar bersiap menyedot air banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas Damkar bersiap menyedot air banjir di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Ahad, 21 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Tempo.co, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Darerah DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang diajukan PSI tidak jelas. Bahkan, menurut dia PSI belum berdiskusi dengan anggota dewan dari fraksi yang lain sebelumnya.

    Gilbert menyebut Fraksi PSI terkesan tak mengerti mekanisme dan tata cara berkomunikasi dengan anggota dewan lain. “Kami tidak mengerti masalah mana yang mau diinterpelasi, lalu apa tindak lanjut dan sebagainya. Hanya PSI yang tahu. Kami tidak dianggap,” tutur dia lewat pesan pendek pada Jumat, 26 Februari 2021. “Kan aneh, menggulirkan wacana soal interpelasi tapi di media, bukan di kantor,” lanjut Gilbert.

    Fraksi PDIP, kata Gilbert, belum menyatakan sikap apakah akan mendukung atau tidak hak interpelasi yang diajukan PSI. Menurut dia, fraksinya perlu mempelajari terlebih dahulu lantaran mengajukan hak interpelasi tak sesederhana bertanya kepada gubernur. “PSI itu kami lihat arogan, kurang rendah hati. Khususnya dalam berkomunikasi. Kepingin manggung sendiri,” ucap Gilbert.

    Baca juga: PSI Ajukan Interpelasi Banjir, Gerindra: Kalau Enggak Objektif Percuma

    Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta. Fraksi PSI menilai Gubernur Anies Baswedan tidak serius menanggulangi banjir di DKI.

    "PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Justin melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

    Hak Interpelasi diambil PSI sebagai langkah konstitusi terakhir untuk mempertahankan kebijakan penanggulangan banjir. Menurut dia, banjir di Ibu Kota akhir pekan kemarin membuktikan ketidakseriusan Pemerintah DKI dalam menanggulangi banjir.

    PSI juga mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Apalagi Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

    Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Justin meyakini interpelasi kepada Anies ini sebagai tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir.

    ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.