Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tsani Annafari Mundur Bersama Kepala BP BUMD, Anggota DPRD DKI Kaget

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohammad Tsani Annafari, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Mohammad Tsani Annafari, menyatakan resmi mengundurkan diri per 1 Desember dan kembali bekerja di Kementerian Keuangan. TEMPO/Imam Sukamto
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohammad Tsani Annafari, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 29 November 2019. Mohammad Tsani Annafari, menyatakan resmi mengundurkan diri per 1 Desember dan kembali bekerja di Kementerian Keuangan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Jakarta - Anggota komisi bidang keuangan DPRD DKI Jakarta S. Andyka menyayangkan mundurnya Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Faisal Syafruddin bersama Tsani Annafari.

Faisal mengundurkan diri bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Mohammad Tsani Annafari pada Jumat, 26 Februari 2021.

"Kami terkejut kalau Pak Faisal mengundurkan diri. Padahal selama ini sudah bekerja dengan baik," kata Andyka saat dihubungi, Sabtu, 27 Februari 2021.

Selama dipimpin Faisal, kata dia, BP BUMD bisa membuat lima perusahaan daerah setara dengan tingkat nasional. Beberapa BUMD yang bisa disetarakan dengan perusahaan nasional adalah Pasar Jaya, Food Stasion, PT Pembangunan Jaya, PT Jakarta Tourisindo, dan PT Jakarta Propertindo.

"Kami sangat menyayangkan kalau mundur. Karena BUMD sudah cukup berkembang selama kepemimpinannya."

Menurut dia, mundurnya Faisal bukan karena hasil evaluasi seperti Kepala Bapenda Mohammad Tsani. Kepala Bapenda mundur setelah legislator Kebon Sirih melayangkan surat keluhan terhadap kinerja Tsani. "Jadi berbeda konteksnya. Kalau Pak Faisal kami lihat sudah bekerja dengan baik. Sangat disayangkan keputusan itu."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andyka menyesalkan keputusan mundur Faisal jika dianggap tidak berhasil menjual saham perusahaan pembuat minuman beralkohol PT Delta. Pemerintah DKI mempunyai saham 58,33 persen di perusahaan itu.

Baca juga : Tsani Annafari Bantah Mundur karena Jabatan Kepala Bapenda karena Evaluasi Kinerja

"Kalau pertimbangannya itu kami melihat salah. Karena bukannya Pak Faisal tidak mau menjual saham PT Delta, tapi masalahnya memang ada penolakan dari pimpinan DPRD untuk menjual saham itu."

Komisinya berharap Anies bisa kembali menggandeng Faisal untuk membantunya dalam pemerintahan. Anies, kata dia lagi, bisa kembali menempatkan Faisal di posisi Kepala Bapenda menggantikan Tsani Annafari. "Karena Bapenda saat dipegang Faisal jugu cukup baik."

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

5 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

9 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

11 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

20 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

24 hari lalu

Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Pada acara Top BUMD Awards 2024 pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

26 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

26 hari lalu

Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

Wali Kota Ramdhan Pomanto meraih Top Pembina BUMD 2024.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

28 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

31 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

32 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.