Wagub Pastikan Komitmen DKI Jual Saham Perusahaan Bir PT Delta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan terkait dengan banjir yang terjadi di Ibu Kota, 19 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan terkait dengan banjir yang terjadi di Ibu Kota, 19 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi

    Tempo.co, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah DKI masih terus berupaya menjual saham perusahaan bir PT Delta. "Saham Delta itu memang kami akan upayakan. Kami akan jual kembali," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 1 Maret 2021.

    Riza mengatakan rencana menjual saham PT Delta merupakan bagian dari visi misi janji Gubernur DKI Anies Baswedan. Pemerintah DKI mempunyai saham di perusahaan minuman beralkohol itu sebanyak 26,25 persen.

    Baca juga: Isu Tambah Saham di PT Delta, Wagub DKI: Kami Tak Punya Uang

    Dalam perjalanannya, proses menjual saham PT Delta tidak mudah karena mesti mendapatkan persetujuan dari DPRD. Hingga hari ini, legislator Kebon Sirih belum mau membahas rencana itu.

    "Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT Delta."

    "Prinsipnya kami sudah sepakat di eksekutif akan menjual saham tersebut kepada publik. Namun demikian harus mendapatkan persetujuan teman-teman DPRD kami menunggu respons mereka."

    Anies Baswedan saat kampanye berjanji akan menjual saham perusahaan bir di PT Delta. Namun DPRD belum sepakat karena perusahaan tersebut ikut menambah pundi APBD DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dividen atau laba Rp 100,48 miliar di tahun 2019 dari kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.