Kritik Anies Baswedan Soal Banjir, Jubir PSI: Bukan karena Benci

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara banjir melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan elite di Jakarta Selatan ini dilanda banjir hingga 1,5 meter. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Foto udara banjir melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Februari 2021. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan elite di Jakarta Selatan ini dilanda banjir hingga 1,5 meter. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

     TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Faldo Maldini angkat suara soal usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, usulan itu digulirkan bukan karena PSI membenci Anies.

    "Kalaulah misalnya PSI dikatakan mengkritik tanpa data, mengkritik karena benci, sebenarnya tidak seperti itu," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 Maret 2021.

    PSI, dia berujar, mengusulkan hak interpelasi untuk menggali penyebab banjir di Ibu Kota pada Februari 2021. Cara ini dianggap dapat menentukan solusi yang komprehensif untuk menangani banjir Jakarta.

    Baca juga: Setelah Kritik Anies Baswedan, PSI Sebut Ikhlas Dihina Asal Banjir Jakarta Teratasi

    PSI menilai ada beberapa masalah serius yang menyebabkan banjir menerjang Jakarta. Salah satunya serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI rendah.

    Buktinya, tutur Faldo, pembangunan sumur resapan jauh dari target.

    "Memang targetnya luar biasa, 100 ribu sumur resapan, namun sayang sekali capaian sampai hari ini baru seribuan sih, hanya sekitar 1 persen," ucap eks politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta yang dilaksanakan Anies Baswedan. Fraksi PSI menilai Anies tidak serius menanggulangi banjir di DKI.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.