TEMPO.CO, Jakarta – Sejak kasus pertama infeksi virus corona SARS-CoV-2 terdeteksi di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membentuk Tim Tanggap Covid-19. Berawal dari dua warga Depok positif Covid-19, wabah itu menular dengan cepat di Jakarta.
Setahun pandemi ini, kasus Covid-19 di Jakarta masih yang paling tinggi meski Anies Baswedan telah berulang kali menerapkan PSBB. Beberapa kali, keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta dianggap kontroversial. Pemerintah DKI Jakarta sempat dianggap tak sejalan dengan pemerintah pusat, termasuk ihwal rem darurat.
Berikut ini potret satu tahun kebijakan Anies selama pandemi, yang disorot publik.
- Bentuk tim tanggap Covid-19 dan situs pandemi
Anies Baswedan langsung membentuk Tim Tanggap Covid-19 pada 2 Maret atau di hari pertama kasus virus Corona muncul di Indonesia. Tim Tanggap Covid-19 bertugas membantu pemerintah menangani dan mencegah penyebaran wabah.
Tak lama kemudian, Anies meluncurkan situs yang menampilkan informasi-informasi terkait pandemi. Melalui corona.jakarta.go.id, Pemerintah DKI Jakarta menginformasikan dokumen-dokumen kebijakan, seperti surat-surat atau instruksi gubernur yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat. Lewat situs itu, masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru tentang angka positif kasus Covid-19.
- Car free day, sekolah, dan tempat hiburan ditutup
Pada pekan pertama Maret, Anies meniadakan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Thamrin. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah adanya kerumunan yang memungkinkan virus Corona menyebar luas. Kemudian berturut-turut pekan kedua hingga akhir Maret, Anies meniadakan kegaitan belajar di sekolah, menghentikan operasional kegiatan di kantor, dan menutup tempat-tempat hiburan, taman, serta destinasi wisata.
