Saat karantina wilayah yang akan diajukan ke pemerintah pusat, Anies mengusulkan sejumlah sektor tetap berjalan meski dalam lockdown yaitu energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan.
Langkah lainnya yang disusun adalah pendistribusian logistik saat masa karantina wilayah, hingga pembatasan mobilitas masuk ke wilayah Jakarta. Pemerintah DKI sejak awal Maret juga telah secara bertahap menghentikan kegiatan sosial masyarakat.
Pada pekan pertama Maret, Anies meniadakan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Thamrin. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah adanya kerumunan yang memungkinkan virus Corona menyebar luas.
Kemudian berturut-turut pekan kedua hingga akhir Maret, Anies meniadakan kegiatan belajar di sekolah, menghentikan operasional kegiatan di kantor, dan menutup tempat-tempat hiburan, taman, serta destinasi wisata. Tahapan tersebut dilakukan untuk menuju proses karantina wilayah.
Anies pun menyatakan telah mengajukan dan bersurat ke pemerintah pusat terkait status karantina wilayah. "Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami memang mengusulkan itu, menyampaikan surat terkait itu," ujar Anies secara daring pada 31 Maret 2020.
Namun rencana DKI menerapkan karantina wilayah ditolak Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan bahwa opsi lockdown atau karantina wilayah yang ditawarkan sejumlah daerah otomatis ditolak seiring dengan keputusan Jokowi memilih pembatasan sosial skala besar (PSBB).
