Setahun Covid-19 Jakarta: Karantina Wilayah yang Batal, PSBB Hingga PPKM Mikro

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pemain Timnas sepak bola U-23 Yakob Sayuri di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021. ANTARA

    Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pemain Timnas sepak bola U-23 Yakob Sayuri di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021. ANTARA

    Pemerintah pusat masih banyak pertimbangan ekonomi politiknya, daripada evidence base policy-nya," kata Teguh, Kamis, 28 Mei 2020.

    Menurut Teguh, pemerintah pusat mempunyai peran sentral dalam memutus dan mengkoordinasikan setiap daerah untuk mencegah penularan virus ini. Namun, kata dia, yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah pusat terlihat ngotot untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar dan menerapkan konsep new normal di tengah penyebaran virus yang belum terkendali.

    "Untuk melonggarkan (PSBB), sudah tidak aneh. PSBB 1 dan 2 gangguannya dari pusat," ujarnya. Sejumlah kebijakan daerah yang diusik pemerintah pusat di antaranya pelonggaran mudik, penggunaan transportasi, pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri ( IOMKI) kepada sektor yang tidak dikecualikan, hingga termasuk yang terbaru imbauan pekerja di bawah 45 tahun boleh masuk kerja.

    "Semua kebijakan pusat yang menghalangi keberhasilan PSBB, bukan hanya di Jakarta, tapi juga Jabar dan daerah lain," ujarnya.

    Setahun berlalu, kasus Covid-19 di Ibu Kota masih cukup tinggi. Menurut Epidemiolog dari Universitas Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan Covid-19 di DKI Jakarta dan wilayah lainnya tidak akan bisa dikendalikan, tanpa menerapkan lockdown atau karantina wilayah.

    "Kalau mau serius menghentikan Covid-19 lockdown 28 hari. Kebijakan itu baru bisa membersihkan kasus positif di wilayah tersebut," kata Syahrizal saat dihubungi, Selasa, 9 Februari 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.