Tempo.co, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai selama setahun ini tidak ada kebijakan yang terlihat serius dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Bahkan dari awal penanganan wabah ini, Tri melihat adanya kegamangan keputusan pemerintah hingga membuat kebijakan penanganan wabah yang tidak konsisten.
"Dari awal keputusan pemerintah gamang. Awalnya penanggulangan Covid-19 dipegang Kemenkes, lalu KSP, dan diubah lagi ke BNPB," kata Tri saat dihubungi, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca juga: Hari Ini Setahun Anies Baswedan Bentuk Tim Tanggap Covid-19 di DKI
Hari ini, tepat setahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kasus pertama temuan kasus Covid-19. Menurut Tri, ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan kebijakan membuat penanganan wabah ini terus memburuk meski sudah setahun.
Pemerintah, menurut dia, dari awal tidak bisa mengantisipasi kemunculan virus corona. Bahkan terkesan menganggap enteng wabah ini. "Persiapan epidemik tidak dilakukan dari awal. Jadi wabah sulit dikendalikan sampai hari ini."
Selain itu, hingga hari ini upaya pemerintah untuk melakukan kontak tracing atau pelacakan kasus juga masih sangat rendah. Jika pelacakan dilakukan dengan baik, jumlah kasus bisa ditemukan lebih banyak.
"Kebijakan 3T pemerintah saya lihat masih bermasalah. Hanya DKI yang sudah tinggi upaya pelacakannya," ucapnya.
Namun, kata dia, upaya pelacakan di DKI juga menurun sejak akhir tahun lalu. Padahal saat awal pandemi Covid-19, pelacakan di DKI bisa mencapai 20-30 orang per satu kasus. Artinya setiap ditemukan satu kasus DKI melacak kontak erat hingga 30 orang. "Tapi sekarang maksimal kisaran 5-10 orang. Ini harus ditingkatkan kalau mau melihat angka sebenarnya," ujarnya.
IMAM HAMDI
