Setahun Pandemi, Epidemiolog Kritik Proses Vaksinasi Covid-19

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Pegawai Unit Pelayanan Publik saat disuntik vaksin Covid-19 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi sebanyak 5260 pegawai Pelayanan Publik menjalani vaksinasi selama dua hari, dimulai hari ini hingga 2 Maret. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ekspresi Pegawai Unit Pelayanan Publik saat disuntik vaksin Covid-19 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi sebanyak 5260 pegawai Pelayanan Publik menjalani vaksinasi selama dua hari, dimulai hari ini hingga 2 Maret. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Tempo.co, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengkritik pola vaksinasi Covid-19 dari pemerintah. Menurut dia, pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlihat mengglorifikasi vaksinasi sebagai langkah utama dalam menanggulangi wabah ini.

    "Terlihat vaksinasi ingin dipercepat dari upaya mengejar sasaran yang mau divaksin. Padahal logistik yang pemerintah punya tidak sebanyak itu," kata Tri saat dihubungi, Selasa, 2 Maret 2021.

    Tri mengatakan semestinya pemerintah menentukan tahapan proses vaksinasi dengan baik setelah cairan pemicu kekebalan tubuh terhadap virus corona sudah dipegang. Namun, faktanya, kata dia, pemerintah baru mengantongi 13 juta dosis vaksin Covid-19.

    Ia menuturkan vaksin memang bisa menjadi salah satu langkah mencegah penularan Covid-19. Sebab efikasi vaksin Sinovac yang saat ini disuntikkan mencapai 65 persen. Artinya 65 persen orang yang disuntik vaksin ini telah mempunyai antibodi untuk menangkal corona.

    Namun, kata dia, vaksinasi Covid-19 jangan terlalu diglorifikasi agar masyarakat bisa tetap patuh terhadap protokol kesehatan. "Kerja pemerintah itu adalah mempercepat menyediakan vaksin. Bukan mengumumkan sasaran vaksin yang sudah ke mana-mana. Padahal logistik vaksinnya belum ada," ujarnya.

    Baca juga: Kata Warga Jakarta Soal Setahun Pandemi Corona

    Lebih lanjut Tri mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Sebab sejumlah varian baru telah muncul.

    Ia juga menyarankan pemerintah mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Menurut dia, pemetaan terhadap lingkungan terkecil seperti RW untuk dilakukan pembatasan sosial bisa membantu mencegah penularan pegebluk ini.

    "Saya melihat PPKM Mikro ini sudah baik. Saya sarankan tetap dipertahankan sampai wabah terkendali," ujarnya.

    Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperhitungkan sebanyak 182 juta warga Indonesia bisa mendapatkan vaksin Covid-19 pada 2021. Meski begitu, Jokowi mengatakan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan dengan upaya yang maksimal. "Target kita 182 juta penduduk, saya sampaikan harus bisa diselesaikan pada akhir tahun ini," kata Jokowi pada Sabtu, 20 Februari 2021.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.