Anggota DPRD DKI dan Keluarga Jalani Proses Vaksinasi Covid-19 Selama 3 Hari

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan penutupan gedung DPRD DKI mulai hari ini hingga 15 Januari 2021. Gedung legislator Kebon Sirih bakal kembali dibuka Senin, 18 Januari mendatang. Tempo/Imam Hamdi

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan penutupan gedung DPRD DKI mulai hari ini hingga 15 Januari 2021. Gedung legislator Kebon Sirih bakal kembali dibuka Senin, 18 Januari mendatang. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh legislator Kebon Sirih mulai Selasa hinggga Kamis, 2-4 Maret 2021.

    "Semua, seperti DPR RI. Keluarga juga bisa divaksin," kata Prasetio di DPRD DKI, Selasa, 2 Maret 2021.

    Selain anggota DPRD, kata dia, seluruh pegawai di Sekretariat DPRD juga akan memperoleh vaksin Covid-19.

    Proses vaksinasi ini diharapkan bisa segera diterima seluruh warga yang masuk kelompok prioritas, termasuk pedagang kaki lima. "Vaksin ini wajib."

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah DKI memberikan vaksin dosis pertama kepada 125.244 tenaga medis. Tenaga medis yang telah mendapatkan dosis vaksin kedua mencapai 73.298 orang. Total dosis vaksin Covid-19 untuk tenaga medis mencapai 214.523.

    Riza memastikan seluruh warga Jakarta yang menjadi prioritas bakal diberikan suntikan pemicu kekebalan terhadap virus Corona secara bertahap. "Masing-masing kebagian. Pedagang, lansia, petugas publik, wartawan juga sudah."

    Baca juga: Lansia RW Ini Ikut Vaksinasi Covid-19 Lewat RT karena Tak Ada Kabar...

    Untuk vaksinasi Covid-19 lansia, Pemprov DKI menargetkan 911.631 orang. "Total sasaran petugas publik dan lansia 2,6 juta," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 1 Maret 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.