Ketua DPRD Minta Wilayah Penyangga Contoh Anies Baswedan Tanggulangi Covid-19

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan penutupan gedung DPRD DKI mulai hari ini hingga 15 Januari 2021. Gedung legislator Kebon Sirih bakal kembali dibuka Senin, 18 Januari mendatang. Tempo/Imam Hamdi

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan penutupan gedung DPRD DKI mulai hari ini hingga 15 Januari 2021. Gedung legislator Kebon Sirih bakal kembali dibuka Senin, 18 Januari mendatang. Tempo/Imam Hamdi

    Tempo.co, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta pemerintah daerah lain, terutama di sekitar Jakarta mengikuti langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

    "Saya minta daerah penunjang Jakarta contoh juga lah Jakarta," kata Prasetio di DPRD DKI, Selasa, 2 Maret 2021.

    Menurut politikus PDIP ini, jika daerah penunjang Ibu Kota tidak tertib dalam menerapkan protokol kesehatan dan 3T, maka bakal berdampak ke Jakarta. Sebabnya, banyak pekerja di DKI berasal dari wilayah sekitar.

    Baca juga: Pramuka Masuk Satgas Covid-19, Wakil Wali Kota Bogor: Tak Ada Kata Terlambat

    "Kalau penunjang Jakarta enggak tertib akan berdampak ke Jakarta juga," ujarnya.

    Setelah berlangsung setahun, menurut dia, pandemi Covid-19 di Jakarta mulai menurun. Ia berharap kasus penularan wabah ini semakin bisa dikendalikan setelah adanya vaksinasi Covid-19. "Transparan saja. Kan ini untuk masyarakat. Kalau ada sisa, masyarakat yang belum terima, kasih saja."

    Gubernur DKI Anies Baswedan dianggap Prasetio telah melakukan penanggulangan pandemi dengan baik. Saat ini, Jakarta masih dalam masa pembatasan sosial atau PPKM Mikro. Wagub DKI Riza Patria sebelumnya mengklaim pemerintah telah mampu menanggulangi pandemi ini. Meski demikian ia meminta masyarakat tetap patuh protokol kesehatan.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.