Anies Baswedan 3 Kali Kirim Surat Pelepasan Saham Bir ke DPRD DKI, tapi...

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta pimpinan DPRD DKI merespons surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait rencana penjualan saham bir. Pemprov DKI Jakarta memiliki 26, 25 persen saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

    Berdasarkan catatan PKS, Anies telah tiga kali melayangkan surat soal rencana jual saham bir ke pimpinan legislator Kebon Sirih, tapi belum ada jawaban.

    “Dari awal kepemimpinannya Gubernur Anies sudah berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait pelepasan saham Pemprov di PT Delta. Bahkan Pak Sandi di tahun 2017 akan melelang PT Delta,” kata Arifin melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Maret 2021.

    Fraksi PKS juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melepas sahamnya di perusahaan minuman keras (miras) itu. Apalagi Presiden Joko Widodo telah mencabut lampiran terkait industri minuman keras mengandung alkohol pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

    “Sikap Fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di PT Delta agar segera dilepas,” ucapnya. "Sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini."

    Pemprov DKI, kata dia, seharusnya ikut menjaga dan menyelamatkan moral generasi bangsa dengan tidak ikut berkontribusi menyebarkan minuman beralkohol seperti bir dan sejenisnya yang diproduksi PT Delta.

    Baca juga: DKI Belum Jual Saham Bir, PAN; Anies Baswedan Harus Tegas Seperti Jokowi

    Arifin mendukung Anies Baswedan untuk jual saham bir karena keuntungan dari kepemilikan saham bir tersebut juga tidak berpengaruh bagi APBD. Sebabnya, deviden yang diberikan ke kas DKI tidak terlalu besar dan ada pemasukan lainnya yang lebih halal dan berkah. “Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera dan Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah,” ujarnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.