Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPRD DKI Tolak Jual Saham Bir, Munarman: Rakyat Sudah Tahu yang Menjegal..

image-gnews
uru bicara FPI, Munarman (memakai baju biru) ditemui awak media di kantor Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan, Rabu petang, 9 Oktober 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
uru bicara FPI, Munarman (memakai baju biru) ditemui awak media di kantor Subdirektorat Resmob Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan, Rabu petang, 9 Oktober 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

Jakarta - Pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munarman mengatakan pihaknya sudah berusaha maksimal dalam mendorong Pemprov DKI untuk menjual kepemilikan saham bir di PT Delta.

Namun, menurut Munarman, pihak dari DPRD DKI sengaja menjegal rencana penjualan saham bir itu. 

Ia mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengerahkan massa untuk mendemo pihak DPRD DKI, namun pihak legislatif tetap mau mempertahankan saham di PT Delta.

Ilustrasi Bir. theregister.co.uk

Menurut Munarman, hal ini jelas menunjukkan ke masyarakat pejabat yang masih menginginkan adanya saham minuman haram itu di pemerintahan.  

"Terpenting rakyat sudah tahu kekuatan politik mana yang masih gemar miras dan tetap menginginkan saham Pemprov DKI di pabrik miras," ujar Munarman kepada Tempo, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca juga : Munarman: Kerumunan di NTT Sambut Jokowi Diduga Langgar Protokol Kesehatan 

Sementara itu kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya ingin mengerahkan massa untuk menuntut DPRD DKI Jakarta menjual saham bir. Namun dengan kondisi Jakarta saat ini yang tengah menerapkan PPKM Mikro, pihaknya tak bisa melakukan hal itu.

"Maunya sih gitu (demo DPRD DKI), ndableg orang-orang dzalim dan bodoh ini kebanyakan," kata Munarman. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan bakal mempertahankan saham bir milik DKI di PT Delta. Menurut dia, selama ini perusahaan tersebut menguntungkan Pemerintah DKI, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Ibu Kota.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta," kata politikus PDI Perjuangan itu di DPRD DKI, Selasa, 2 Maret 2021.

Selama ini, kata dia, Pemerintah DKI tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Pemerintah DKI mendapatkan perusahaan itu dari pemerintah pusat. "Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita."

Menurut dia, jika Jakarta dilarang peredaran minuman keras atau miras, maka semua wilayah juga akan dilarang. Sebelum pembentukan perusahaan itu, kata dia, awalnya ada persoalan di perusahaan Bir Bintang saat era Gubernur DKI Ali Sadikin.

Namun, pemerintah tidak bisa mengelola perusahaan Bir Bintang. Pemerintah pun akhirnya membuat PT Delta. Pendirian PT Delta ini, kata dia, justru dalam rangka Pemerintah mengukur peredaran minuman keras sampai ke tingkat RT hingga RW.

"Minumnya itu sejauh mana sih. Kan bahaya ini liar," ujarnya. "Jadi bukan masalah agama. Halal tidak halal. Jangan dimasukkan ke ranah itu."

Jika DKI tidak mau mengelola perusahaan itu, Prasetio menyarankan lebih baik pengelolaannya dikembalikan ke pemerintah pusat. "Itu kan pusat memberikan kepada daerah untuk mengelola," kata dia. Pernyataan ini termasuk yang ditanggapi Munarman.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.


Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

14 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.


Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

15 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang


Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

15 hari lalu

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat berada di SMPN 193 Cakung Jakarta Timur pada Jumat pagi, 13 Oktober 2023. TEMPO/AISYAH AW
Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.


Pemprov DKI Jakarta Gelar Mudik Gratis Tahun Ini, Mana Saja Rutenya?

16 hari lalu

Salah satu bus yang mengangkut peserta Program Mudik Gratis Lebaran 2023 untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo, Jumat, 28 April 2023.
Pemprov DKI Jakarta Gelar Mudik Gratis Tahun Ini, Mana Saja Rutenya?

Mudik gratis akan mencakup ke 19 kota atau kabupaten tujuan mudik yang tersebar di 6 provinsi di Jawa dan Sumatra.


Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta: Jangan Terprovokasi Isu Pencabutan KJMU

18 hari lalu

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta: Jangan Terprovokasi Isu Pencabutan KJMU

Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta menyebut Pemprov DKI sedang menyesuaikan data penerima KJMU.


Heru Budi Groundbreaking Pembangunan Masjid Ar-Raudhah di Ragunan

20 hari lalu

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saat meninjau pasar sembako murah di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 6 Februari 2024. Sembako yang ditebus dengan harga Rp 100 ribu berisi beras, minyak 2 liter, gula,tepung terigu, mie instan atau di total dengan harga pasaran sebesar Rp 135 ribu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Heru Budi Groundbreaking Pembangunan Masjid Ar-Raudhah di Ragunan

"Berasal dari masyarakat. Tak ada dana APBD DKI Jakarta," kata Heru Budi.


Pemprov DKI Jakarta Beri Pendampingan Kepada Gadis Asal Sumatera Barat Korban TPPO

30 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Pemprov DKI Jakarta Beri Pendampingan Kepada Gadis Asal Sumatera Barat Korban TPPO

Bocah usia 14 tahun, diduga menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta. Akan dijual oleh muncikari.


IKN Dikebut, Jakarta Jadi DKJ: Asal-usul Nama DKJ dan Poin-poin Penting RUU DKJ

32 hari lalu

Pekerja membersihkan Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (5/11). Tinggi patung perunggu ini dari kepala sampai kaki 5 m, dan tinggi kaki patung adalah 10 m. TEMPO/Dasril Roszandi
IKN Dikebut, Jakarta Jadi DKJ: Asal-usul Nama DKJ dan Poin-poin Penting RUU DKJ

DKJ singkatan dari Daerah Khusus Jakarta. Ini akan menjadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota resmi berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.