Dinas Sosial DKI Update Data Penerima Bansos Tunai, Ditransfer Pekan Depan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas saat menjelaskan tata cara pengisian formulir pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) di SDN Penjaringan 06 Pagi, Jakarta Utara, Selasa, 19 Januari 2021. Hanya saja, tidak semua warga DKI Jakarta menerima BST Rp 300 ribu per bulan ini. Bantuan hanya diberikan pada penerima bansos sembako 2020 hasil pembaruan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tengah memutakhirkan data terkait pendistribusian Bantuan Sosial atau Bansos Tunai (BST).

Tujuannya, kata Kepala Dinas Sosial Premi Lasari, agar penyaluran bantuan itu berjalan lancar dan tepat sasaran.

Premi mengatakan pemutakhiran itu dilakukan lantaran ada penyesuaian data penerima BST.

“Seperti penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 5 Maret 2021.

Lebih lanjut, kata Premi, pemutakhiran data bansos tunai dilakukan berdasarkan usulan penghapusan dan pengusulan baru dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) melalui Forum Musyawarah Kelurahan pada Februari lalu.

Perubahan data itu berdampak pada pencairan BST tahap 2 baru dapat dilakukan pada bulan Maret, disusul dengan pencairan tahap 3.

Premi menyebut dana BST tahap 2 akan ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat pada pekan kedua bulan Maret 2021. “Kecuali, untuk usulan baru yang membutuhkan proses cetak buku dan kartu ATM Bansos,” tutur dia. Adapun pencairan tahap 3 akan dilakukan di akhir bulan Maret setelah penyelesaian transfer dana tahap 2.

Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako tahun 2020. Premi mengatakan BST tidak berlaku bagi warga yang telah menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BST Pemprov DKI JAkarta bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan ke rekening penerima sebesar Rp 300 ribu per keluarga per bulan selama 4 bulan.

Baca juga : Cerita Warga Kamal Mau Dapat Bansos Tunai Harus Bayar Uang Administrasi

Menurut Premi, warga penerima manfaat dari usulan baru musyawarah kelurahan adalah hasil dari evaluasi BST tahap 1. Mereka dianggap memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial. Penerima manfaat usulan baru itu, kata dia, akan memperoleh bantuan di bulan Maret 202 dengan penjadwalan undangan pendistribusian kartu BST yang dibagikan oleh Bank DKI.

Ia menjelaskan bahwa nama-nama penerima manfaat BST tahap 2 dapat dicek melalui situs corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial. Bagi penerima BST yang kehilangan kartu ATM DKI dapat melakukan pemblokiran dengan menghubungi Bank DKI.

Penerima bansos tunai kemudian dapat membuat Surat Keterangan Kehilangan dari kantor kepolisian setempat dan membuat laporan permohonan kartu ATM atau kartu tabungan baru di kantor layanan Bank DKI terdekat.

ADAM PRIREZA






Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

2 jam lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

17 jam lalu

Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, langkah yang dilakukan Transmart menutup sejumlah gerai adalah strategi bisnis semata.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

18 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

23 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

1 hari lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Sri Mulyani membeberkan bagaima Indonesia menghadapi tantangan global mulai dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kenaikan inflasi.


Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

2 hari lalu

Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto membenarkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter dikebut setelah ada campur tangan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi karena fasiltas pengolahan sampah itu masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

2 hari lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

2 hari lalu

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek sodetan Ciliwung siap menjalani tes sebelum dioperasikan pada April 2023.


Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

2 hari lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.