Penembakan 6 Laskar FPI, Amien Rais Yakini Jokowi Tak Berkenan Tuntaskan Kasus

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Senior Amien Rais saat menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020. Acara yang digelar oleh Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan (KABUK) tersebut menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang semakin memprihatinkan. Amien Rais dan sejumlah orang yang hadir meminta Jokowi melakukan rekonstruksi ulang pemerintahan Indonesia dan tidak memberi ruang ke komunisme serta Tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita. Dalam acara tersebut mereka juga meminta pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Politikus Senior Amien Rais saat menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020. Acara yang digelar oleh Koalisi Anak Bangsa Untuk Keadilan (KABUK) tersebut menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang semakin memprihatinkan. Amien Rais dan sejumlah orang yang hadir meminta Jokowi melakukan rekonstruksi ulang pemerintahan Indonesia dan tidak memberi ruang ke komunisme serta Tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita. Dalam acara tersebut mereka juga meminta pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tempo.co, Jakarta - Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Amien Rais mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 4 Februari lalu. Dia berujar, tim ingin menyampaikan temuan-temuannya kepada Jokowi terkait peristiwa penembakan terhadap laskar FPI di Tol Jakarta - Cikampek KM 50.

    "Bahkan kami sudah mengupayakan semacam usulan, kalau kita bisa bertemu itu sebuah jalan tengah, win-win solution," kata Amien Rais melalui konferensi pers secara daring pada Sabtu, 6 Maret 2021

    Setelah berminggu-minggu, kata mantan Ketua MPR itu, Istana menjawab surat. Namun surat tersebut bukan dari Presiden Jokowi, melainkan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Baca juga: Keluarga 6 Laskar FPI Gelar Sumpah Mubahalah ke Polisi, Ini Kata Tim Pengawal

    "Bahkan yang tanda tangan bukan saudara Mahfud, tapi sekretaris Kementeriannya," ucap Amien Rais.

    Amien mengatakan isi surat balasan dari Kementerian pada pokoknya meminta TP3 untuk mempercayakan investigasi kasus tewasnya enam laskar FPI kepada pemerintah. Atas balasan itu, Amien mengatakan TP3 kembali mengirimkan surat kepada Jokowi, kemarin.

    Surat tersebut ditandatangani oleh Amien Rais dan Abdullah Hehamahua. Dalam konferensi pers secara daring itu, surat kedua untuk Jokowi dibacakan oleh anggota TP3, Marwan Batubara.

    "Kami meyakini bahwa Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan sikap yang tidak berkenan dan tidak mampu atau unwilling dan unable, untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut yang menurut pengamatan dan keyakinan kami merupakan pelanggaran HAM berat. Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi para korban sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang yang berlaku," bunyi surat kepada Jokowi.

    Peristiwa penembakan terhadap enam laskar FPI terjadi pada 7 Desember 2020. Sebanyak dua laskar tewas karena diduga terlibat bentrok dan beradu senjata api dengan anggota kepolisian. Sementara penembakan empat laskar lainnya dinyatakan Komnas HAM sebagai unlawfull killing. Namun, keluarga korban dan TP3 membantah bahwa laskar FPI memiliki senjata api.

    M YUSUF MANURUNG


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.