Yoory C. Pinontoan Tersangka, Program Rumah DP 0 Akan Kerja Sama dengan Swasta

Reporter

Ilustrasi KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi menjamin pembangunan rumah susun hak milik di Cilangkap, Jakarta Timur yang masuk dalam proses konstruksi terus berlanjut.  “Yang pasti program DP Rp 0 akan tetap jalan dan dipastikan tidak terganggu," ujar Riyadi, Senin, 8 Maret 2021. Hal itu disampaikan sehubungan dengan Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menjadi tersangka kasus pengadaan lahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pihaknya mengupayakan kerja sama dengan pengembang swasta yang memiliki hunian "ready stock"  sesuai kriteria DP Rp 0. "Di Cilangkap targetnya 860 unit.”

Baca: Dirut Sarana Jaya Tersangka Korupsi, Wagub DKI: Asas Praduga Tak Bersalah

Yoory C Pinontoan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Dirut Sarana Jaya. Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

KPK melakukan penyidikan perkara korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk program rumah DP Rp 0 oleh BUMD DKI Jakarta. Pembelian tanah diduga digelembungkan, salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 m2 di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 2019.

Dalam proses penyidikan kasus tanah ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Penyidik juga menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.

Indikasi kerugian negara dalam kasus Yorrys C. Pinontoan ini terjadi, karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per m2 dengan total pembelian Rp217, 989 miliar. Sembilan kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun.






KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

3 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

4 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

5 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

6 jam lalu

Tips Mengatasi Korupsi Waktu Saat Bekerja

Selain manajemen waktu, menghindari gangguan saat bekerja perlu dilakukan untuk menghindari korupsi waktu.


Korupsi Waktu Bisa Menular di Kantor, Turunkan Integritas Karyawan hingga Rugikan Perusahaan

7 jam lalu

Korupsi Waktu Bisa Menular di Kantor, Turunkan Integritas Karyawan hingga Rugikan Perusahaan

Walaupun tidak dipidana seperti korupsi uang atau aset, korupsi waktu tetap merugikan. Bahkan dapat menurunkan integritas karyawan.


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

8 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

9 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

13 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

14 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

15 jam lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.