TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Jakarta Raya menyatakan permintaan vaksin Covid-19 untuk keluarga anggota DPRD DKI menyalahi petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. ”Dewan minta vaksin keluarga itu menyalahi petunjuk teknis," kata Ketua Ombudsman Jakarta Teguh Nugroho saat dihubungi, Senin, 8 Maret 2021.
Menurut Ombudsman, petunjuk teknis sudah menetapkan tahapan vaksinasi sesuai prioritas beradasarkan rekomendasi organisasi kesehatan dunia atau WHO. Untuk tahap pertama adalah tenaga kesehatan, lalu warga lanjut usia, pedagang hingga pelayan publik.
Baca: Non-Pedagang Berpotensi Dapat Vaksin Covid-19, Ombudsman Masalahkan Data
"Jangan seperti komisaris (perusahaan milik pemerintah) yang sudah dapat vaksin bersama keluarganya. Atau jangan yang bukan wartawan ngaku wartawan agar dapat vaksin."
Teguh mengatakan proses vaksinasi harus sesuai tahapan dan prioritas. Tenaga kesehatan dan lansia menjadi prioritas karena paling rentan. "Apa tidak malu Dewan mau pakai jatah vaksin tenaga kesehatan dan lansia?"
Menurut dia, anggota keluarga dewan bisa mendapat vaksin jika sudah lansia atau ada yang menjadi tenaga kesehatan. Jika tidak, kata dia, keluarga dewan harus bersabar karena stok vaksin pemerintah terbatas.
Jika Dinas Kesehatan DKI menyetujui permintaan dewan untuk proses vaksinasi keluarga mereka maka akan menyalahi aturan. Ombudsman DKI menyatakan akan langsung memeriksa Dinas jika memberikan keistimewaan kepada anggota keluarga dewan.
"Itu maladministrasi. Kalau diterima kami akan masuk karena tidak sesuai petunjuk teknis."
Sebelumnya, Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang masih memproses permintaan anggota dewan agar vaksin Covid-19 juga diberikan kepada keluarga mereka.
"Kami lihat kesediaan Dinkes dulu. Kalau sudah ada ketersediaan vaksin baru kami sampaikan ke anggota DPRD, untuk keluarga mereka," kata Hadameon saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 4 Maret 2021.
Hadameon mengatakan permintaan vaksinasi Covid-19 untuk keluarga anggota dewan datang dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Namun, permintaan itu belum bisa direalisasikan karena proses vaksinasi diprioritaskan untuk legislator dan aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD DKI.
Vaksinasi bagi anggota keluarga dewan akan diberikan jika ketersediaan vaksin Covid-19 di Dinas Kesehatan DKI mencukupi. "Kalau Dinas menyatakan sudah ada, sudah bisa untuk keluarga, baru kami koordinasikan dengan Pak Ketua DPRD DKI."
