DKI Kalah Sengketa Informasi Banjir 2020, Wagub Sebut Beda Persepsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Deretan rumah di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembebasan lahan terkait rencana normalisasi sungai di Ibu Kota hingga tahun 2024. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan normalisasi sungai tetap dilakukan. Kebijakan ini diperlukan untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menghormati keputusan pengadilan yang memenangkan LBH Jakarta dalam sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17 Januari 2020. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta disebut memutuskan perkara ini pada Kamis, 4 Maret 2021.

LBH Jakarta mengajukan 20 butir informasi penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang didasarkan pada mekanisme penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007.

"Kami menghormati keputusan pengadilan. Perlu diketahui dari 20 yang ditanya LBH sesungguhnya sudah kami jawab. Namun ada tiga pertanyaan yang bukan tidak terjawab. Tapi perbedaan persepsi," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa, 9 Maret 2021.

Baca juga: LBH Jakarta Menang Sengketa Informasi Publik Perihal Banjir Ibu Kota

Tiga informasi yang dianggap tidak diberikan itu, kata dia, di antaranya adalah soal pelayanan minimal dan ganti rugi. Masalah ganti rugi sudah ada dalam undang-undang mekanismenya. Tapi, banjir tidak hanya di Jakarta, tapi di sebagian wilayah Indonesia

"Bahkan di dunia ada banjir. Terus kita mau nuntut ke pemerintah, provinsi, kabupaten? Karena ada banjir harus ganti rugi? Tidak seperti itu," ujarnya.

Riza memberikan analogi dalam bernegara terkait masalah ini. Hal ini sama seperti tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertanggungjawab kepada fakir miskin hingga pendidikan.

"Kalau belum semua (direalisasikan) apa mau tuntut negara untuk ganti rugi?"

Meski begitu, pemerintah masih berupaya bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan maksimal berupa evakuasi hingga melaksanakan program penanggulangan banjir. "Termasuk pemberian bantuan sosial dan lainnya."

Menurut dia, penanggulangan banjir di Ibu Kota tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Ia berharap masyarakat bisa memahami persoalan yang ada di Ibu Kota. "Kami masih punya komitmen dan konsistensi."

Dalam proses permohonan sengketa informasi publik hingga proses mediasi, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan 17 informasi dari 20 informasi publik. Namun, mereka tidak memberikan 3 informasi lainnya.

Adapun 3 informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemerintah DKI adalah dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir; dokumen ihwal dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir; dan dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pascabanjir.

IMAM HAMDI






762 Gempa dan 707 Longsor, Ini Bencana di Yogyakarta 2022

14 jam lalu

762 Gempa dan 707 Longsor, Ini Bencana di Yogyakarta 2022

Tahun 2022 menjadi tahun dengan kejadian bencana paling tinggi dalam tiga tahun terakhir di DI Yogyakarta.


BPBD DKI Kerahkan Petugas Sedot Banjir di 5 Jalan Sore Ini, dari Jl TB Simatupang Hingga Fatmawati

1 hari lalu

BPBD DKI Kerahkan Petugas Sedot Banjir di 5 Jalan Sore Ini, dari Jl TB Simatupang Hingga Fatmawati

BPBD DKI mengerahkan petugas untuk menyedot banjir yang terjadi di 5 jalan di Ibu Kota sore ini.


Banjir di 5 Jalan Jakarta Selatan Sore Ini: TB Simatupang hingga Fatmawati Terdampak

1 hari lalu

Banjir di 5 Jalan Jakarta Selatan Sore Ini: TB Simatupang hingga Fatmawati Terdampak

BPBD DKI mencatat banjir di lima ruas jalan Jakarta Selatan sore ini. Berikut wilayah yang terdampak.


Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

4 hari lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Daerah Rawan Longsor di Jakarta Meluas Jadi 21 Lokasi

4 hari lalu

Daerah Rawan Longsor di Jakarta Meluas Jadi 21 Lokasi

BPBD DKI menyatakan ada 21 lokasi di Jakarta yang rawan longsor pada bulan ini, bertambah dari 15 titik pada Januari lalu.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

5 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

5 hari lalu

Profil Bendungan Tamblang Rp 820 M yang Diresmikan Jokowi, Ada Cerita Terowongan Kuno

Bendungan Tamblang diresmikan Jokowi kemarin menggunakan teknik Inti Aspal dan sempat ditemukan terowongan kuno.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

5 hari lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

5 hari lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda Saat Peresmian Bendungan Tamblang

6 hari lalu

Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda Saat Peresmian Bendungan Tamblang

Kali ini, Jokowi bagi-bagi sepeda untuk anak yang bisa menjawab pertanyaan tentang Bendungan Tamblang di Buleleng, Bali.