Wagub Riza Patria Tak Tutup Kemungkinan Beri Sanksi Warga yang Salahgunakan BST

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Seorang petugas memindai data warga yang akan menerima Bantuan Sosial tunai (BST) di Kantor Pos, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat, 8 Januari 2021. Kantor Pos Gorontalo akan menyalurkan BST program Kementerian Sosial sebesar Rp300 ribu kepada 60.253 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lima kabupaten dan satu kota di Gorontalo. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

TEMPO.CO, JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak menutup kemungkinan pemerintah membuat aturan sanksi bagi warga yang menggunakan dana Bantuan Sosial Tunai atau BST selain untuk kebutuhan pokok. Saat ini, kata dia, memang belum ada kebijakan yang mengatur perihal itu.

“Bisa saja nanti kami ambil satu kebijakan, umpamanya kami tangguhkan atau berhentikan bantuan bagi mereka yang tidak menggunakan BST sesuai dengan sasaran yang disepakati,” ucap dia dalam diskusi virtual di Jakarta pada Rabu, 10 Maret 2021. 

Dalam program BST, warga penerima manfaat mendapat bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per keluarga per bulan selama 4 bulan. Penyaluran dana program BST dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Bank DKI, sementara pemerintah pusat lewat PT Pos Indonesia. 

Baca juga: Unggulkan Bansos Tunai, Wagub Sebut Bantuan Sembako Hanya Untungkan Pengusaha

Pada berbagai kesempatan Wagub DKI Riza Patria kerap mengingatkan warga memakai uang BST untuk membeli kebutuhan sembako sehari-hari. Ia mengakui memang tidak mudah mengawasi agar masyarakat tak menggunakan bantuan itu untuk keperluan lain yang tidak bersifat pokok. 

Riza berharap ada kesadaran di masyarakat penerima BST. “Kami meminta uang yang diterima ini untuk kepentingan sembako. Tidak boleh (untuk) beli rokok, apa lagi minuman keras dan lain-lain,” tutur Riza. “Kami minta semua peduli dan konsisten.”

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu menyatakan tengah memutakhirkan data terkait pendistribusian BST. Tujuannya, kata Kepala Dinas Sosial Premi Lasari, agar penyaluran bantuan itu berjalan lancar dan tepat sasaran.

Premi mengatakan pemutakhiran itu dilakukan lantaran ada penyesuaian data penerima BST. “Seperti penerima manfaat yang meninggal, pindah luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 5 Maret 2021.

Lebih lanjut, kata Premi, pemutakhiran data bansos tunai dilakukan berdasarkan usulan penghapusan dan pengusulan baru dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) melalui Forum Musyawarah Kelurahan pada Februari lalu.

Perubahan data itu berdampak pada pencairan BST tahap 2 baru dapat dilakukan pada bulan Maret, disusul dengan pencairan tahap 3.

Premi menyebut dana BST tahap 2 akan ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat pada pekan kedua bulan Maret 2021. “Kecuali, untuk usulan baru yang membutuhkan proses cetak buku dan kartu ATM Bansos,” tutur dia. Adapun pencairan tahap 3 akan dilakukan di akhir bulan Maret setelah penyelesaian transfer dana tahap 2.

ADAM PRIREZA






Harga Telur Ayam Meroket ke Rp 30 Ribuan per Kg, Karena Oknum, Afkir Dini atau Panic Buying?

5 hari lalu

Harga Telur Ayam Meroket ke Rp 30 Ribuan per Kg, Karena Oknum, Afkir Dini atau Panic Buying?

Data Kemendag menunjukkan harga telur ayam rata-rata nasional per hari ini, Sabtu, 3 Desember 2022, mencapai Rp 30.200 per kg. Apa penyebabnya?


Bantuan KJP Plus Tahap II Mulai Dicairkan Kepada 803.121 Pelajar

6 hari lalu

Bantuan KJP Plus Tahap II Mulai Dicairkan Kepada 803.121 Pelajar

Pemprov DKI mulai mencairkan bansos KJP Plus tahap II kepada 803.121 pelajar. Ada untuk peserta PKBM.


Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

8 hari lalu

Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

Penyaluran berlangsung sejak 21 November hingga 29 November dengan menggandeng PT Pos.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

8 hari lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

9 hari lalu

Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

Langkah ini bertujuan untuk menyisir data penerima bansos sektor pendidikan yaitu KJP agar bantuan tepat sasaran.


BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

10 hari lalu

BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

Selain BLT BBM tahap 2 periode November-Desember, Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV.


Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

25 hari lalu

Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

Tukang ojek online dan sopir angkot di Kota Bogor mulai menerima voucher bansos BBM sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan.


Terpopuler Bisnis: Pro Kontra Migrasi TV Digital, Bansos BBM Khusus Nelayan

32 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Pro Kontra Migrasi TV Digital, Bansos BBM Khusus Nelayan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 5 November 2022 antara lain tentang pro kontra migrasi TV digital.


Jawa Barat Mulai Salurkan Bansos BBM Rp 600 Ribu Khusus Kelompok Nelayan

33 hari lalu

Jawa Barat Mulai Salurkan Bansos BBM Rp 600 Ribu Khusus Kelompok Nelayan

Pemprov Jawa Barat mulai menyalurkan bansos sebagai kompensasi kenaikanharga BBM khusus untuk nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda kapal.


Gibran Kucurkan Subsidi Rp 3,3 Miliar, Armada Teman Bus Batik Solo Masih Gratis Hingga Akhir Tahun

37 hari lalu

Gibran Kucurkan Subsidi Rp 3,3 Miliar, Armada Teman Bus Batik Solo Masih Gratis Hingga Akhir Tahun

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih memberikan subsidi untuk Batik Solo Trans atau BST dengan nilai anggaran Rp 3,3 miliar hingga akhir 2022.