Dorong Anies Jual Saham Bir, Golkar Akan Galang Dukungan di DPRD DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Basri Baco, mengatakan akan menggalang dukungan fraksi lain untuk mendorong rencana Gubernur Anies Baswedan melepas saham bir milik  DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

    Jika suara dirasa sudah cukup, kata dia, para fraksi yang mendukung langkah Anies itu akan secara resmi meminta ke pimpinan DPRD untuk menggelar proses persetujuan.

    Menurut Baco, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam pengambilan keputusan di DPRD DKI. “Intinya proses pengambilan keputusannya harus dilakukan. 106 anggota dewan dan 9 fraksi punya hak yang sama terkait setuju atau tidak setuju saham di PT Delta untuk dilepas,” ujar dia saat Tempo hubungi lewat pesan pendek pada Kamis, 11 Maret 2021. Baco mengatakan pengambilan keputusan tak boleh hanya berada di level pimpinan lantaran tak sesuai dengan prinsip kolektif kolegial yang diusung DPRD DKI. 

    Baca juga: Golkar Sindir Pimpinan DPRD DKI yang Kukuh Pertahankan Saham Bir di PT Delta

    Seperti diketahui sebelumnya, rencana penjualan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta sebesar 26,25 persen masih terhambat persetujuan dari DPRD. Anies diketahui telah tiga kali mengirimkan surat perihal tersebut ke DPRD. Fraksi Partai Golkar pun telah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan dalam hal itu. Selain Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional juga memberikan dukungan yang sama. 

    Kemarin, dalam diskusi virtual yang digelar Fraksi PAN, Baco mengkritik pimpinan DPRD yang dianggap menolak rencana Anies menjual saham Pemprov di PT Delta secara sepihak. Menurut dia, keputusan disepakati atau tidaknya penjualan tersebut harus ditentukan bersama-sama, bukan secara pribadi. “DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta,” ujar dia dalam diskusi virtual yang digelar Fraksi PAN pada Rabu, 10 Maret 2021.

    Penjualan saham milik DKI di PT Delta memang harus melalui persetujuan DPRD DKI. Menurut Baco, isu tersebut harus dibawa ke rapat, baik itu paripurna maupun pleno, untuk meminta tanggapan semua fraksi. Keputusan diterima atau tidaknya penjualan saham menurut dia akan ditentukan di sana sesuai dengan mekanisme dewan.

    Jika mayoritas fraksi menolak penjualan dengan berbagai alasan, kata Baco, maka pihak yang mendukung pun tak bisa berbuat apa-apa. “Tetapi jangan kita atau seseorang yang mengaku pimpinan terus menyatakan bahwa selama dia di situ dia tidak akan jual. Bukan dia yang berhak jual, tapi DPRD secara kolektif kolegial yang punya hak melepas atau mempertahankan,” ucap Baco.

    Baco tak menyebut nama pimpinan DPRD yang ia maksud. Namun, seperti diketahui Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menyatakan bakal mempertahankan saham bir milik DKI di PT Delta. Menurut dia, selama ini perusahaan tersebut menguntungkan Pemerintah DKI, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Ibu Kota. "Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta," kata politikus PDI Perjuangan itu di DPRD DKI, Selasa, 2 Maret 2021.

    Menurut dia, jika Jakarta dilarang peredaran minuman keras atau miras, maka semua wilayah juga akan dilarang. Sebelum pembentukan perusahaan itu, kata dia, awalnya ada persoalan di perusahaan Bir Bintang saat era Gubernur DKI Ali Sadikin. Namun, pemerintah tidak bisa mengelola perusahaan Bir Bintang. Pemerintah pun akhirnya membuat PT Delta.

    Pendirian PT Delta ini, kata dia, justru dalam rangka pemerintah mengukur peredaran minuman keras sampai ke tingkat RT hingga RW. "Minumnya itu sejauh mana sih. Kan kalau kita tidak tahu sama sekali bahaya ini liar," ujarnya. Jadi menurut Prasetio tak ada alasan untuk menjual saham bir milik DKI di PT Delta.

    ADAM PRIREZA IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.