TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, menyatakan partainya mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan segera menjual saham bir milik pemerintah di PT Delta Djakarta Tbk. Syarif mengatakan Gerindra siap beradu argumentasi kepada partai yang menolak rencana penjualan saham minuman keras itu dalam rapat resmi legislator Kebon Sirih.
"Sikap Gerindra jelas tegas kepada pelepasan saham itu karena janji kampanye," kata Syarif di Balai Kota DKI, Jumat, 12 Maret 2021. Gerindra bersama PKS merupakan partai pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju dalam Pilkada DKI 2017. Adapun Pemerintah DKI mempunyai 26,25 persen saham di PT Delta.
Syarif mengatakan telah meminta kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengagendakan rapat untuk membahas rencana penjualan saham PT Delta. Keputusan pembahasan penjualan saham perusahaan itu ada di tangan Ketua DPRD.
Baca juga: Dorong Anies Jual Saham Bir, Golkar Akan Galang Dukungan di DPRD DKI
Namun, sejauh ini Prasetio masih menolak rencana pemerintah menjual saham PT Delta. Masalahnya, kata dia, penolakan tersebut tidak pernah disampaikan langsung lewat rapat resmi anggota dewan.
"Secara objektif pernyataan Pak Ketua (menolak menjual saham PT Delta) harus kita hormati juga, tapi sampai hari ini belum pernah dibahas apa reasoning-nya forumnya itu harus dalam forum resmi Bapemperda atau rapim baru di situ penolakan," ujarnya.
Syarif mengajak Prasetio segera membuat rapat secara resmi penjualan saham itu. Jika ada fraksi yang menolak, kata dia, bisa disampaikan langsung dalam forum resmi. "Bukan di luar," ujarnya. "Jangan-jangan justru yang menolak itu enggak bisa adu argumentasi menolaknya. Argumentasinya lemah juga lagi."
Gerindra, Syarif menegaskan, sejak awal mendukung Anies Baswedan menjual saham bir DKI di PT Delta. Alasannya penjualan saham tersebut merupakan janji kampanye yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI. "Salah satu janji kampanye di hadapan masyarakat itu kan melepas saham PT Delta lalu kemudian pak Anies bersurat ke ketua DPRD sampai terakhir empat kali."
IMAM HAMDI
